CILEGON – Dukungan terhadap putera daerah untuk dapat menduduki jabatan kepala dinas dalam lelang jabatan atau Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di akhir tahun 2019 di Lingkungan Pemkot Cilegon, terus bergulir dari elemen masyarakat Cilegon.
Setelah sebelumnya anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, LSM BMPP, PCNU dan GP Ansor Kota Cilegon menyatakan dukungannya, kali ini dukungan dinyatakan oleh Ketua LSM Gerakan Bina Rakyat (Gebrak), Bedi Zein yang dalam hal ini ikut mendorong Walikota dan Wakil Walikota Cilegon mengutamakan putera daerah dalam 5 OPD yang sedang dilakukan lelang jabatan.
“Dengan SDM yang mampu bersaing, potensi kearifan lokal berupa memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat Cilegon, putera daerah harus lebih menjadi prioritas, karena program-program OPD lebih akan dirasakan oleh masyarakat,” katanya, kepada Fakta Banten, Sabtu (21/12/2019).
“Putera daerah lebih memiliki kecintaan dan jiwa kedaerahan,” imbuhnya.
Selain itu, Bedi Zein juga lebih detail mempertanyakan soal pengumuman hasil peringkat nilai para peserta JTP Pratama dari Pansel. Namun dalam keputusannya masih harus ditentukan oleh Kepala Daerah. Menurutnya, hasil penilaian dari seleksi terbuka yang sudah dilakukan secara profesional oleh Pansel hendaknya menjadi acuan dasar keputusan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon.
“Ini bukan soal primordialisme atau bukan, dan kalau emang amu objektif, penilaian dari Pansel dengan nilai teratas tentunya harus menjadi pertimbangan utama Walikota dan Wakil Walikota dalam menentukan kepala OPD, karena sudah melalui tahapan seleksi dan penilaian oleh pihak yang berkompeten,” ungkapnya.
“Kalau hasil dari Pansel nanti berbeda dengan putusan Kepala Daerah, ini patut dipertanyakan oleh masyarakat Cilegon, apa alasannya? Jangan sampai ada transaksional, maka dari itu ayo bersama-sama kita kawal,” tambah Bedi.
Ia berharap, lelang jabatan yang pertama kali dilakukan di dalam lingkungan Pemkot Cilegon ini, berjalan bersih karena akan menjadi percontohan pada lelang jabatan berikutnya.
“Apalagi ini lelang jabatan pertama, tidak boleh ada kejanggalan yang membuat kecurigaan di tengah masyarakat Cilegon,” tandasnya. (*/Angga)
