CILEGON – Mahasiswa di Kota Cilegon mempertanyakan fenomena kebijakan anggaran, terkait rencana sewa pengharum ruangan dan tanaman hias yang mencapai nilai Rp238 juta di Sekretariat Daerah Kota Cilegon.
Mahasiswa menilai kebijakan anggaran tersebut kurang tepat di tengah pandemi Covid-19.
Ketua Umum HMI Cilegon Syahrido Alexander mengatakan, bahwa di masa pandemi COVID-19 perlu adanya refocusing anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19.
“Saya kira pemerintah harus mensentralisasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, hal-hal yang tidak bersifat urgent dalam pembangunan Kota Cilegon perlu dipindahkan,” ungkapnya, Senin (2/8/2021)
Rido sapaan akrab Ketum HMI Cilegon ini mengatakan, kajian partisipasi pembangunan daerah (PPD) yang dilakukan HMI, mempertanyakan bahwa sepenting apakah tanaman hias dan pengharum ruangan di masa pandemi ini?.
“Efek domino pandemi covid-19 terkhusus di dalam sektor ekonomi belum bisa ditanggulangi pemerintah, ini buang-buang anggaran. Kami kira perlu adanya klarifikasi dari pihak terkait, sepenting apakah hal tersebut? Dalam hal ini Kabag Umum Setda Kota Cilegon,” jelasnya kepada wartawan.
Lalu ia pun melihat anggaran yang digulirkan begitu fantastis dengan total senilai Rp238 juta, hanya untuk sewa pengharum dan tanaman hias.
Rido pun meminta agar tercipta transparansi dan kontrol yang objektif dari publik, maka perlu adanya e-budgeting yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon.
“Dalam meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran tersebut, HMI mendorong untuk dilaksanakannya e-budgeting yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam pemerintahan Kota Cilegon ditampilkan secara transparan dan mudah diakses oleh publik, ini untuk terciptanya akuntabilitas. Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan terhindar dari tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (*/A.Laksono)
