LEBAK – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang secara khusus mengikut sertakan mahasiswa dari berbagai daerah antara lain, Serang, Jakarta, Bekasi, Lampung, Gorontalo, Maluku Utara, dan Malang, menggelar aksi massa di Pendopo Bupati Lebak, Provinsi Banten, Senin lalu (15/5/2017).
Aksi ini digelar usai LMND menyelesaikan Kongres ke-8 di Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak.
Dalam aksi ini, LMND menilai bahwa watak sejati pemerintahan Jokowi-JK adalah watak pemerintahan yang anti rakyat dan anti demokrasi.
“Pemerintahan Jokowi-JK dengan skema menutupi defisit anggaran negara serta menciptakan ilusi bagi rakyat Indonesia dengan mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi yg sejatinya tidak sama sekali menjadi solusi tawaran untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Raden Deden Fajarullah, selaku Ketua Umum Eksekutif Nasional terpilih LMND.
Salah satu indikator Jokowi-Jk yang anti demokrasi terlihat dari ruang-ruang kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat semakin dipersempit.
“Bahkan di beberapa kejadian aksi massa penolakan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang menyengsarakan malah harus dihadap-hadapkan serta dihadang dengan aparat keamanan negara,” kecam Raden.
Dalam Kongres yang digelar 11 – 14 Mei 2017 ini, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menghasilkan keputusan-keputusan secara demokratis untuk memajukan perjuangan mahasiswa dan rakyat luas demi cita-cita pandangan LMND untuk menuntaskan Revolusi Agustus 1945 yang belum terselesaikan, yakni agar terwujudnya kehidupan yang sejahtera serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Raden Deden Fajarullah selaku Ketua Umum Eksekutif Nasional terpilih menyampaikan, bahwa LMND akan terlibat aktif dalam memperbesar basis-basis masyarakat yang pada hari ini dirugikan oleh sistem ekonomi kapitalis dan sistem penguasaan tanah yg berlebihan serta akibat kebijakan negara yg dibuat oleh pemerintah.
“Sejatinya dalam keputusan yang dihasilkan oleh Kongres ke-8, LMND pun menawarkan solusi atas persoalan yang terjadi yang dialami masyarakat Indonesia. Bahwa tidak ada jalan lain untuk menuntaskan amanah Revolusi Agustus 1945 selain menjalankan agenda reforma agraria sejati, tetapi bukan reforma agraria palsu yang saat ini sedang digemborkan oleh pemerintah Jokowi-JK yang tetap melestarikan penguasaan tanah berlebih oleh segelintir orang serta pemerintah,” tegas Raden. (*)
Penulis: Moh Jumri / Redaksi.
