CILEGON – Mahasiswa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan serius terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cilegon, terutama potensi adanya aliran dana dari uang hasil korupsi untuk kampanye Pasangan Calon dan money politics.
Ediyansyah, Plt Ketua Umum KAMMI Kota Cilegon mengatakan, bahwa Pilkada Cilegon yang diikuti oleh 4 Paslon ini berpotensi terjadinya pelanggaran money politics.
“Potensi money politics ini sangat banyak sudah kita temui faktanya di lapangan,” ujar Ediyansyah kepada wartawan, Rabu (2/12/2020).
Menurut mahasiswa, Kota Cilegon dimana daerah ini sebelumnya telah terjadi kasus korupsi 2 walikota sebelumnya, memiliki potensi besar akan adanya aliran uang hasil korupsi mengalir ke pasangan calon.
Sejumlah program dan proyek-proyek Pemerintah Kota Cilegon yang telah dan sedang berjalan saat ini juga berpotensi menjadi temuan kasus korupsi, terlebih beberapa proyek sudah masuk pada tahap penyelidikan dan penyidikan penegak hukum. Melihat realita ini, mahasiswa meminta KPK melakukan pencegahan agar tidak ada aliran uang hasil korupsi mengalir untuk Pilkada Cilegon.
“Kita melihat perlu adanya pengawasan dari segi penggalangan dana kampanye dari masing-masing Paslon, harus ada proses audit secara ketat yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan oleh KPK darimana sumber dana yang diperoleh oleh masing-masing kandidat,” ungkap Ediyansyah.
Dikatakannya, Pilkada Cilegon yang diikuti oleh Paslon Petahana yang masih menjabat di Pemerintahan, perlu diwaspadai dalam hal penggunaan pengaruh dan wewenangnya untuk memanfaatkan program dan menggerakkan birokrasi.
“Dan juga pada Pilkada ini ada petahana yang ikut berkontestasi, kita mengingatkan agar petahana tidak memakai fasilitas dan anggaran dari Pemkot untuk dimanfaatkan dalam kepentingan kampanye, serta tidak mempolitisasi anggaran-anggaran yang dicairkan pemerintah pusat untuk pencitraan diri, seperti dana bansos covid, dan lain sebagainya. Kita juga meminta agar KPK melakukan penyelidikan terhadap Paslon yang terindikasi melakukan tindakan korupsi,” tegasnya.
Dalam kasus korupsi terbaru di Kementerian KKP yang melibatkan petinggi Parpol Gerindra, mahasiswa juga berharap tidak ada aliran uang hasil korupsi tersebut mengalir kepada calon walikota dan wakil walikota Cilegon yang diusung Gerindra di Pilkada ini.
Mahasiswa juga percaya bahwa KPK akan mengawasi serius proses Pilkada Cilegon, terlebih sudah ada pengalaman dua walikota Cilegon sebelumnya yang terjerat kasus korupsi.
“Kami berharap agar semua Paslon berbesar hati untuk tidak menggunakan praktik-praktik tercela demi memenangkan Pilkada ini, lakukan proses Pilkada ini secara fair, jujur, bersih, dan adil, agar ke depan pemimpin yang terpilih nanti mempunyai integritas dan berkualitas,” pungkasnya. (*/Red)
