CILEGON – Ratusan kendaraan dinas jenis roda dua dan roda empat milik pemerintah kota Cilegon tercatat menunggak pembayaran pajak.
Hal tersebut diketahui dari sumber data yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Samsat Cilegon.
Sutirja Wijaya, Kepala UPTD PPD Samsat Cilegon menyampaikan, kendaraan yang menunggak pembayaran pajak didominasi kendaraan roda dua.
Berdasarkan data yang ada, lanjut Sutirja, sampai 30 September 2022 kendaraan dinas milik Pemkot Cilegon tercatat sebanyak 2.300 unit kendaraan terdiri dari 905 unit roda empat dan 1.395 unit roda dua.
“Kalau tidak salah yang nunggak semuanya sekitar 500 unit kendaraan.” kata Sutirja kepada Fakta Banten belum lama ini.
Salah satu alasan ratusan kendaraan yang menunggak pajak itu, di mungkinkan ketidaktahuan pejabat Pemkot Cilegon terhadap kendaraan yang rusak tidak dibayarkan pajaknya, padahal kata dia, pajak kendaraan harus tetap dibayarkan.
“Kebanyakan roda dua yang menunggak. Bisa saja belum mengetahui dan tidak dianggarkan,” jelasnya.
Sutirja berharap, kendaraan yang rusak semestinya dilelang atau dihapuskan dari daftar aset milik pemkot Cilegon. Sehingga tagihan pajak kendaraan tidak terus membengkak.
Terkonfirmasi dari Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKAD Kota Cilegon Hendra Pradipta mengatakan, untuk pembayaran pajak kendaraan, ada pada OPD masing-masing di lingkungan Pemkot Cilegon itu sendiri.
Termasuk kendaraan yang rusak, untuk pembayaran pajaknya menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.
“Selama masih tercatat sebagai aset,” kata Hendra.
Diketahui, realiasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD PPD Samsat Cilegon sampai 30 September 2022 ini sudah mencapai 80 persen atau 115 miliar dari target Rp143 miliar.
Sementara untuk penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp80 miliar dari target Rp116 miliar. (*/Wan)
