CILEGON – Melalui Surat Keputusan Mendagri Nomor 132.36/4424/SD tanggal 25 September 2017, Wakil Walikota Cilegon, Edi Ariadi, untuk sementara waktu menggantikan tugas-tugas Tb Iman Ariyadi, Walikota Cilegon yang terjerat kasus suap pengurusan perizinan pembangunan mall Transmart.
Lebih dari satu tahun Edi Ariadi mengemban jabatan tersebut, namun masih sebatas pelaksana tugas (Plt) dan Kota Cilegon hingga kini belum memiliki Walikota defenitif.
Menyikapi situasi yang terjadi, Deni Juweni, Ketua Cilegon Education Watch (CEW) berharap agar Mendagri bisa segera mengangkat Plt Walikota Cilegon saat ini menjadi Walikota defenitif.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Jen ini, Kota Cilegon saat ini membutuhkan pemimpin yang memiliki kebijakan penuh atas perjalanan roda pemerintahan dan arah pembangunan.
“Kewenangan seorang pelaksana tugas itu tidak pernah sama dengan definitif, sementara sudah hampir satu tahun Kota Cilegon tidak memiliki pemimpin yang memiliki kewenangan seorang Walikota. Untuk itu kami lembaga yang konsen kepada pendidikan di Kota Cilegon, mendesak Mendagri agar segera menetapkan Plt Walikota Cilegon, sebagai Walikota,” ujar Kang Jen kepada Fakta Banten, Senin (15/10/2018).
Lebih lanjut, Kang Jen menegaskan, meski saat ini Pemerintah Kota Cilegon berjalan lancar, namun akibat belum adanya Walikota definitif, banyak program-program yang terhambat.
“Pengangkatan pejabat salah satunya yang jadi kendala, sehingga ada beberapa instansi yang mengalami kekosongan pimpinan, tentu mengganggu jalannya kinerja instansi tersebut,” tegasnya.
Menurut Kang Jen, secara psikologis masyarakat Kota Cilegon butuh kepastian akan posisi pemimpinnya, karena berimbas pada kepentingan masyarakat secara luas.
“Saat ini masyarakat, membutuhkan kebijakan penuh untuk mengatur Kota Cilegon, untuk itu tunggu apalagi pengangkatan defenitif ini, jadi saya berharap untuk kepentingan masyarakat, pemerintah pusat segera mengangkat Edi Ariadi, sebagai Walikota Cilegon,” pungkasnya. (*/RedRT)
[socialpoll id=”2521136″]
