CILEGON – Walikota Cilegon telah melantik pejabat eselon II, III, dan IV untuk mengisi formasi jabatan menyesuaikan dengan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemkot Cilegon, Kamis kemarin (12/1).
Ada sejumlah pejabat yang sebelumnya menempati SKPD tertentu dimutasi ke tempat lain, termasuk juga ada sejumlah pejabat baru yang menempati jabatan baru hasil dari promosi Badan Pertimpangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Walikota Cilegon menegaskan mutasi dan rotasi kali ini sebagai upaya penyegaran, dan untuk mendukung kinerja pemerintahan dalam percepatan pembangunan Kota Cilegon kedepan.
Namun begitu, sejumlah elemen masyarakat mengaku kecewa dengan adanya sejumlah pejabat yang memiliki kinerja dan track record buruk, namun masih ditempatkan menjabat di posisi OPD strategis dalam menunjang pembangunan Kota Cilegon.
Salah satu yang dinilai bermasalah adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Nana Sulaksana.
LSM Forum Pemerhati Pembangunan (FPP) menilai, kebijakan Walikota Cilegon yang menempatkan kembali Nana Sulaksana sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang membuat kecewa masyarakat.
Direktur FPP, Juli Tresno Ajie, menilai bahwa Nana Sulaksana adalah sosok yang bermasalah dan tidak mampu menerjemahkan visi dan misi pembangunan dari Walikota Cilegon.
“Hasil kinerja Dinas PU kemarin (selama dipimpin Nana) sangat mengecewakan. Banyak pekerjaan tahun-tahun sebelumnya mangkrak, kali ini juga terbukti pekerjaan trotoar jalan protokol itu hampir 80% terkesan asal-asalan dan asal jadi. Ini jelas kinerja mereka (Dinas PU) cuma asal bapak senang,” ungkap Juli saat berbincang dengan Fakta Banten, Kamis (12/1).
Secara keseluruhan, Juli menilai, para pejabat Pemkot Cilegon belum memiliki kompetensi yang baik dalam mendukung visi program percepatan pembangunan sebagaimana dicanangkan Walikota.
“Saya sangat mengapresiasi program percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Walikota Cilegon, tapi disatu sisi SDM pelaksana di dinas terkait terlihat tidak siap,” ungkap Juli.
Hal senada diungkapkan Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Cilegon, Arif Irawan. Menurutnya, Walikota Cilegon kekurangan pejabat yang kompeten sehingga pejabat yang bermasalah dan berkinerja buruk masih diberikan jabatan strategis.
“Terutama di Dinas PU yang bertanggungjawab secara teknis dalam pembangunan infrastruktur. Kapala Dinas yang bermasalah malah dipertahankan dan tidak diganti, ini jelas mengecewakan,” tegas Arif. (*)
