CILEGON – Beberapa kantor Pemerintahan di Kota Cilegon yang seharusnya menjadi sarana untuk kegiatan pelayanan publik yang terbuka bagi setiap masyarakat, dalam aksentuasinya dinilai terlalu eksklusif, dan dikeluhkan oleh elemen masyarakat di kota industri tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua LSM Jariangan Masyarakat Peduli Pembangunan (JMPP) Kota Cilegon, Maftuhi, yang mengaku pernah kesulitan saat hendak menemui pejabat di kantor dinas.
“Menyikapi permasalahan kantor pemerintahan yang terkesan elitis, seperti Disperindag, Dindik, yang ketika kami ada keperluan masuk kantor tersebut sepertinya kesulitan. Dan mungkin dinas lainnya juga ada,” ungkap Maftuhi kepada faktabanten.co.id, Rabu (17/7/2019).
Lebih lanjut, aktivis yang gencar memperjuangkan segera direalisasikannya Bumi Perkemahan (Buper) Cikerai ini, menjelaskan sistem yang diterapkan dinas cenderung tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Karena sistem yang dipakai di dinas itu saat mau masuk ada finger, inikan. menyulitkan. Sebetulnya, kita fahami bahwa kantor dinas sebagai pelayanan masyarakat siapa pun berhak untuk masuk bukan dipersulit. Kadang kita ditanya dulu ‘sudah janji belum?’ kan aneh,” jelasnya.
“Bagaimana melayani masyarakat dengan baik kalau mau masuk saja susah,” imbuhnya tegas.
Dalam hal ini pihaknya mendesak kepada Walikota Cilegon Edi Ariadi, untuk mengevaluasi pejabat dinas-dinas yang membuat aturan mempersulit masyarakat untuk bertemu untuk hajat keperluan masyarakat.
“Saya kira ketika yang datang pengusaha atau utusan perusahaan besar mudah saja tuh ketemu kadis. Saya berharap kepada Pemkot dalam hal ini Walikota Cilegon selaku pemangku kebijakan, mengevaluasi adanya beberapa dinas yang memang seharusnya terbuka, welcome pada siapa pun masyarakat Cilegon,” harapnya.
Sulitnya untuk bisa bertemu pejabat di dinas-dinas tertentu di Kota Cilegon, pun tak jarang dialami oleh wartawan Fakta Banten ketika hendak konfirmasi pejabat di kantornya, resepsionis yang sikapnya seperti protokoler yang sering mengatakan “Pak Kadisnya gak ada”, “lagi keluar”, “sudah bikin janji belum,” dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan masyarakat biasa ya? (*/Ilung)
