CILEGON – Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer (FORTRAH) Kota Cilegon mengadukan nasibnya pada DPRD Cilegon.
Muncul 9 tuntutan yang disampaikan Fortrah dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri lintas komisi DPRD Cilegon bersama unsur eksekutif yakni BKPP, Bappeda dan BPKAD di ruang rapat, Senin (18/7/2022).
Disampaikan ketua Fortrah Muhamad Fatoni agar pemerintah daerah fokus memperhatikan masalah rekrutmen P3K terhadap tenaga teknis dan administrasi.
“Kita ingin persoalan honorer menjadi P3K terselesaikan. Mengingat Fortrah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Diketahui jumlah tenaga honorer yang ada dalam wadah Fortrah sebanyak 4.905 orang sebagaimana disampaikan Muhammad Fatoni dalam rapat tersebut.
Memang diakui Fatoni persoalan honorer untuk tenaga honorer guru dan nakes sudah terurai melalui rekrutmen PPPK tahun lalu.
karena itu Fortrah berharap, pemerintah tidak mengangkat atau membuka tenaga honorer dari umum. Karena jika itu dilakukan maka Fortrah menilai persoalan honorer tidak akan pernah terselesaikan.
Sementara itu, perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon menyampaikan, ada 2 skenario yang coba akan diajukan untuk menyelesaikan tuntutan Fortrah.
“Pertama, diangkat semua dengan mempertimbangkan keuangan daerah. Kemudian ke dua, tetap dipertahankan dengan melakukan siasat dengan penyediaan saja” ujarnya.
Dikuatkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang turut hadir pada rapat hearing tersebut, bahwa persoalan yang ada pada tenaga honorer tersebut diharapkan dapat segera terurai. Akan tetapi dengan tidak melanggar regulasi. Karena faktanya kata dia, tenaga honorer bekerja pada pemerintah kota Cilegon sebagai non PNS.
“Kita akan mengakomodir dengan pertimbangan porsi APBD dan akan dikonsultasikan melalui Apeksi nanti,” ucapnya dalam hearing. (*/Wan)