CILEGON – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei semestinya menjadi momentum refleksi terhadap kemajuan dunia pendidikan.
Namun, di Kota Cilegon, momen ini justru diwarnai dengan keluhan warga terkait penahanan ijazah oleh sejumlah sekolah akibat tunggakan pembayaran siswa.
Berdasarkan laporan yang diterima Fakta Banten dari warga, beberapa sekolah di Cilegon masih diduga menahan ijazah siswa yang telah lulus, lantaran masih mempunyai sangkutan tunggakan di sekolah.
Sejumlah satuan pendidikan yang disebut dalam laporan masyarakat antara lain MAN 2 Kota Cilegon, MTsN 1 Kota Cilegon, SMKN 3 Kota Cilegon, SMKN 2 Kota Cilegon, SMPN 4 Kota Cilegon, dan beberapa sekolah lainnya.
Salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku bahwa ijazahnya tertahan sejak lulus dari SMPN 4 Cilegon karena tidak mampu melunasi tunggakan.
“Dulu orang tua saya tidak mampu bayar tunggakan sebesar Rp1,5 juta, jadi ijazah saya masih tertahan di sekolah. Sudah dari tahun 2006,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).
“Pernah ke sana (Sekolah-red) ambil legalisir malah kena maki-maki sama gurunya,” tuturnya.
Sebelumnya Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menyampaikan bahwa masih banyak sekali sekolah yang melakukan praktik penahanan ijazah.
Pernyataan tersebut disampaikan Fajar menanggapi kasus viral penahanan ijazah seorang siswa di MAN 2 Kota Cilegon.
“Banyak, banyak sekali. Saat ini kami sedang melakukan list (pendataan-Red), bukan hanya di MAN 2 saja. Ada beberapa sekolah lain juga yang melakukan hal sama,” kata Fajar.
Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Cilegon, Muhamad Jidan Arroji, menanggapi maraknya praktik penahanan ijazah oleh sejumlah sekolah di wilayah Kota Cilegon.
“Ini menunjukkan adanya persoalan sistemik. Aka pemerintah perlu memfasilitasi dialog terbuka antara sekolah, orang tua, dan instansi terkait agar solusi jangka panjang dapat ditemukan,” pungkasnya.
Meski begitu, masyarakat berharap ada perbaikan sistem pendidikan yang lebih manusiawi, serta menegakkan hak-hak peserta didik secara adil dan transparan.(*/Nandi)
