ANYER – Rencana Pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan pembebasan lahan demi membuka akses Jalan Lingkar Utara (JLU) pada tahun ini, dipastikan batal terealisasi.
Padahal anggaran sebesar Rp 120 miliar sudah disiapkan pada APBD 2017 ini, dan juga telah dilakukan pendataan terhadap sekitar 600 pemilik tanah yang terkena jalur JLU tersebut.
Dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sari Suryati, rencana pengadaan tanah JLU pada tahun 2017 ini terkendala aturan, karena harus menyertakan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang berwenang.
“Kita targetkan sebelumnya di bulan Desember 2017 ini, tapi pihak BPN bisa menyelesaikan di bulan Mei 2018. Ada surat dari BPN tentang mekanisme, prosedur dan tahapan yang harus dilakukan,” ujar Sari Suryati saat membuka sosialisasi Peraturan Pertanahan bagi aparatur Pemkot Cilegon, di Hotel Mambruk Anyer, Senin (23/10/2017).
Terkait mekanisme pembebasan, Pemkot Cilegon sebenarnya telah menunjuk lembaga appraisal, namun pihak BPN belum bisa menyelesaikan tahap pembebasan.
Schedule pembebasan mengikuti arahan Sisdur dari BPN yang diatur oleh Perpres 71/2012.
“Setelah survei, mengukur dan mematok, peta bidang baru bisa diterbitkan oleh BPN bulan Februari 2018. Setelah dilakukan appraisal, baru kembali disosialisasikan kepada pemilik tanah. Baru sekitar Mei 2018 bisa dilakukan pembayaran ke pemilik tanah,” jelas Sari.
Sementara terkait anggaran pembebasan Rp 120 miliar yang menjadi Silpa di tahun 2017 ini, dan kemungkinan nilainya akan bertambah pada tahun 2018 mendatang, Sari mengaku akan segera melakukan pembahasan dengan DPRD.
“Kita tunggu hasil pembahasan dulu ya. Silpa tahun ini sudah pasti, tapi untuk dianggarkan lagi tahun depan nilainya akan dibahas dulu,” tutup Sari.
Sementara Camat Purwakarta, Balukia Ikbal, mengakui bahwa pendataan pemilik tanah sudah hampir rampung dilakukan dengan jumlah pemilik sekitar 600 orang.
“Sudah hampir selesai tahap pendataan, sekitar 600 pemilik ya,” ujar Camat di tempat yang sama. (*/Red)
