CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir sebagai langkah terpadu dalam merespons dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon.
Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta perwakilan pihak industri.
Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, dalam arahannya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat bencana banjir.
“Kami mewakili Pemerintah Kota Cilegon meminta maaf kepada masyarakat Kota Cilegon yang terdampak banjir, ini menjadi evaluasi kita kedepan agar banjir seperti ini bisa kita cegah,” ungkapnya.
Fajar juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pendataan dan penanganan warga terdampak berjalan optimal.
“Kami minta seluruh lurah, RT/RW, dan kader kewilayahan untuk lebih aktif di lapangan serta mengedepankan pendekatan humanis dalam penanganan warga terdampak,” tegas Fajar.
Sementara itu, Kapolres Cilegon Martua Raja Taripar Laut Silitonga menekankan pentingnya penanganan banjir yang berfokus pada akar permasalahan.
“Salah satu titik krusial berada di sekitar Jalur Lintas Selatan (JLS), khususnya ruas Ciwandan–Krakatau Bandar Samudera (KBS), yang sempat mengalami genangan hingga setinggi lutut orang dewasa dan mengganggu mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi, untuk itu penting dalam penanganan banjir ini kita berfokus kepada akar permasalahannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Martua menjabarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan bersama Forkopimda.
“Berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama Forkopimda, diketahui bahwa genangan air disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya penyempitan alur sungai, sedimentasi, serta adanya bangunan atau tembok yang menghambat aliran air menuju sungai dan laut,” jelasnya.
“Sebagai langkah darurat, masyarakat setempat telah melakukan pembukaan aliran air untuk mempercepat surutnya genangan,” lanjut Martua.
Pada kesempatan yang sama, Komandan Kodim 0623 Cilegon, Letkol Inf Imam Buchori menyampaikan bahwa berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari peninjauan langsung ke lokasi terdampak, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, hingga penanganan jangka sangat pendek melalui pengadaan mesin pompa berkapasitas besar.
“Untuk jangka pendek, akan didatangkan ahli hidrologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) serta dilakukan koordinasi dengan BPJN dan Bina Marga guna percepatan penanganan infrastruktur pendukung,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, memaparkan bahwa hasil identifikasi menunjukkan penyebab banjir meliputi tingginya curah hujan dan debit kiriman air, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, sedimentasi drainase, dimensi sungai dan jembatan yang belum memadai, kurangnya drainase kawasan industri menuju laut, keberadaan bangunan liar di atas drainase, minimnya lahan resapan, perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, serta pengaruh pasang air laut.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Cilegon akan menerapkan moratorium perizinan pertambangan, melaksanakan aksi penanaman 1.000 pohon di wilayah rawan banjir, menambah tandon air, meninggikan jembatan dan tanggul sungai, merelokasi jaringan utilitas, membangun sumur resapan, menertibkan bangunan liar, menegakkan sanksi terhadap pembuangan sampah sembarangan, serta menyusun masterplan drainase kota secara menyeluruh.
Dalam rapat tersebut, PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) turut memaparkan rencana pemetaan saluran air wilayah LOC–Selago sebagai dasar implementasi penanganan banjir, dengan penanggung jawab Rizal.
Sementara itu, INAPLAS mempresentasikan peta aliran air hasil survei lapangan serta tabel prioritas penanganan yang memuat 17 item kegiatan lengkap dengan penanggung jawab (PIC) dan mekanisme pemantauan, di bawah koordinasi Helmy.
Rapat koordinasi ini menjadi wujud komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam penanggulangan banjir secara berkelanjutan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.***
