Pengangguran Cilegon Juara 2 di Banten, Kadin PB: Berarti Pemerintah Gagal
CILEGON – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten pada hari Selasa (5/11/2019) lalu menerbitkan rilis terkait angka pengangguran di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam rilis tersebut, Kota Cilegon menempati urutan kedua tertinggi pengangguran di Provinsi Banten, sebesar 9,68 persen, di bawah Kabupaten Serang dengan presentase 10,65 persen.
Menanggapi hal itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Paradigma Baru (Kadin PB) Kota Cilegon, Haji Faturohman Salim menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kondisi Cilegon yang memiliki julukan sebagai Kota Industri namun justru menempati urutan dengan angka pengangguran tertinggi kedua se-Provinsi Banten.
“Kita prihatin. Pemerintah Kota Cilegon berarti gagal. Tidak mementingkan kesejahteraan rakyat Cilegon, hanya memikirkan pribadinya saja,” ucap Haji Faturohman Salim kepada wartawan, Kamis (7/11/2019).
Haji Faturohman juga mengakui salah satu dilema pemicu tingginya angka pengangguran di Kota Cilegon, yakni adanya PHK besar-besaran yang terjadi di PT Krakatau Steel beberapa waktu lalu.
Bahkan, ketidakmampuan Pemerintah Kota Cilegon dalam menarik investasi disebut sebagai indikator lain dari tingginya angka pengangguran. Sehingga mengakibatkan masih minimnya lapangan pekerjaan di Kota Cilegon.
“Ini salah satunya juga kemaren ada PHK besar-besaran. Dan Cilegon juga tidak baik dalam menyerap dan melayani investor. Kalau investor masuk kan bisa membuka lapangan kerja, dan dapat mengurangi pengangguran,” ungkapnya.
Dengan tegas, Haji Faturohman menuding masih buruknya tatanan birokrasi turut menjadi penyebab masih tingginya angka pengangguran di Kota Cilegon.
“Masalahnya pengelolaan yang belum bener, birokrasi yang buruk menyulitkan investor masuk. Orientasinya karena bukan kepentingan masyarakat, hanya untuk kepentingan kroni-kroninya saja,” ujarnya.
Lagi-lagi Faturohman menitikberatkan tingginya angka pengangguran di Cilegon ini, karena tidak beresnya kinerja pemerintahan.
Bahkan dalam hal pengelolaan proyek-proyek pembangunan milik pemerintah, Kadin PB menilai Pemkot Cilegon tidak berpihak pada pengusaha lokal.
“Saya dengar informasi bahwa proyek-proyek pemerintah malah dikuasai oleh pengusaha luar. Pengusaha lokal tidak dapat porsi yang jelas. Siapa yang bisa ngasih komisi besar, dia yang dapat proyek. Tentu kebijakan tidak sehat begini, menghambat pembangunan. Akhirnya berdampak juga pada penyerapan tenaga kerja,” imbuh Haji Faturohman.
“Andaikan pengusaha lokal diberdayakan dan maksimal mengelola proyek, pasti akan menyerap pekerja dari masyarakat juga. Ini kan mengurangi pengangguran,” tegasnya.
Faturohman berharap kedepannya Kota Cilegon bisa dibenahi dengan kepemimpinan yang kuat dan peduli terhadap nasib rakyat.
“Masalah pengangguran ini harus jadi fokus perhatian pemimpin. Kebijakan dan kerja birokrasi harus baik dan terbuka, supaya bisa mendorong pemerataan ekonomi dan kemajuan daerah,” tandasnya. (*/Red)
