CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) yang juga merupakan Ketua Caretaker Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Cilegon, Rahmatullah, menegaskan bahwa pengelolaan masjid ke depan akan dilakukan langsung oleh DKM, bukan lagi melalui yayasan.
Hal tersebut selaras dengan dokumen yang dimiliki oleh DKM, yang menyatakan bahwa seluruh aset pada wakaf Masjid Agung Cilegon tercatat atas nama DKM, bukan atas nama yayasan.
“Yang tercatat secara legal formalnya itu aset DKM, bukan atas nama yayasan,” ujar Aya saat ditemui baru-baru ini.
Aya menjelaskan, setelah peraturan terkait diterbitkan, maka seluruh pengelolaan aset Masjid Agung Cilegon, termasuk Islamic Center, akan berada langsung di bawah kendali DKM, menggantikan pola sebelumnya yang melibatkan yayasan.
Dirinya optimistis, DKM yang akan dibentuk nantinya mampu mengelola aset secara langsung tanpa keterlibatan lembaga lain, guna menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.
“Setelah sah secara legal formal, akan diberikan hibah seperti yang ada di daerah lainnya,” katanya.
Aya juga menambahkan, pembentukan pengurus DKM akan dilakukan secara kolaboratif agar pengawasan pengelolaan masjid lebih mudah dan transparan.
Dimana pemerintah akan berperan sebagai regulator, sementara DKM bertindak sebagai operator.
“Pengurus DKM nanti kolaborasi melibatkan masyarakat dan pemerintah, supaya mudah pengawasan-nya,” tambahnya.
Terkait isu yang beredar mengenai status kepemilikan Masjid Agung Cilegon dan Islamic Center, berdasarkan penelusuran semua pihak diketahui bahwa aset tersebut tercatat sebagai aset wakaf milik DKM.
Kehadiran pemerintah, menurut Aya, tidak serta-merta mengubah status wakaf masjid tersebut, melainkan hanya terlibat dalam aspek pengelolaan.
“Setelah dilihat dokumennya itu atas nama DKM, bukan atas nama lainnya,” tutupnya. (*/Ika)
