CILEGON – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kota Cilegon menerapkan sistem seleksi dan survei lapangan bagi peserta program pelatihan sertifikasi serta pendampingan bisnis UMKM.
Langkah itu dilakukan agar pelaksanaan program yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN 2025 sebesar Rp3,4 miliar benar-benar tepat sasaran.
Program ini juga sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Cilegon.
Kepala Bidang UMKM Dinkop UKM Kota Cilegon, Heryati, mengatakan pemilihan peserta tidak hanya berdasarkan rekomendasi, melainkan melalui seleksi administrasi dan verifikasi langsung di lapangan.
“Peserta diseleksi dari 300 orang yang mengikuti pelatihan tahap awal. Materinya mencakup manajerial, kewirausahaan, literasi keuangan hingga strategi pemasaran,” kata Heryati, Jumat (22/8/2025).
Ia menjelaskan, data calon peserta bersumber dari Sistem Informasi Terpadu (SIDT) Kementerian Koperasi dan UKM.
“Kalau tidak tercatat di SIDT, otomatis tidak bisa ikut. Selain itu, kami juga melakukan survei lapangan untuk memastikan mereka benar-benar memiliki usaha,” ujarnya.
Menurut dia, proses penilaian dilakukan berlapis. Selain tim teknis, terdapat lima orang pendamping yang ikut mengevaluasi kapasitas usaha para peserta.
Diketahui, program penguatan UMKM ini terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama berupa pelatihan kewirausahaan yang digelar pada 27 Mei–31 Juli 2025 dengan total 300 peserta.
Mereka terbagi dalam beberapa bidang usaha, antara lain barista (20 orang), laundry (20), menjahit (20), AC (20), las (20), koperasi (20), desain grafis (20), catering (80), serta food & beverage (80).
Tahap kedua berupa pelatihan teknis sekaligus uji kompetensi yang dimulai 19 Agustus 2025.
Pada fase ini, peserta difokuskan memperoleh sertifikasi resmi keterampilan yang diakui secara nasional.
Sementara tahap ketiga berbentuk inkubasi bisnis dengan melibatkan 25 tenant.
Peserta akan mendapatkan pendampingan intensif melalui program inkubasi yang terintegrasi dengan kegiatan business matching, guna membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak.
Pelaksanaan program tersebut diawasi langsung Kementerian Koperasi dan UKM dengan dukungan konsultan serta tenaga pengawas profesional untuk memastikan setiap tahapan berjalan transparan dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinkop UKM Kota Cilegon, Didin S. Maulana, menambahkan bahwa anggaran program ini sepenuhnya bersumber dari DAK APBN Pemerintah Pusat.
Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
“Dalam juknis, kegiatan harus diselenggarakan di hotel dengan standar pelayanan baik. Ini memberikan nilai tambah karena peserta bukan hanya mendapat ilmu, tetapi juga merasakan suasana pelatihan yang nyaman dan berkelas,” ujar Didin.
Ia menegaskan, tidak ada anggaran lain yang digunakan selain dari DAK pusat. (*/Nandi)
