CILEGON – Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten memberikan anjuran kepada Pemerintah Kota Cilegon agar menaikkan anggaran Program Sarana Prasarana Lingkungan Rukun Warga (Salira) Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPwKel) untuk tahun depan pada tahun 2023.
Seperti yang diketahui, Program Salira DpwKel yang diadakan oleh Pemerintah Kota Cilegon dibawah kepemimpinan Helldy Agustian ini digunakan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah tingkat Kelurahan.
Dimana tiap Rukun Warga (RW) yang ada di kelurahan di Kota Cilegon mendapatkan dana Rp100 juta per RW.
Dalam hal ini Ketua Pokmas Bagendung mengatakan dana tersebut masih dinilai kurang apabila Pemerintah Kota Cilegon ingin mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kota Cilegon.
Hambasi selaku Ketua Pokmas Kelurahan Bagendung menyampaikan aspirasinya tersebut ketika diwawancarai oleh Fakta Banten di kediamannya, Jumat (28/10/2022) malam.
“Untuk tahun 2023 nanti, ya harapan kami untuk anggaran Salira DPwKel ini ditingkatkan kembali untuk anggarannya. Karena memang Kota Cilegon ini kan masih banyak yang perlu dibangun apalagi jika kita ingin mempercepat pembangunan yang ada di Kota Cilegon terutama pada masa kepemimpinan Helldy-Sanuji maka anggaran salira menurut saya harus ditingkatkan,” jelas Hambasi.
Diterangkan olehnya, selama ini anggaran 100 juta per RW itu dirasa kurang apabila anggaran digunakan untuk melakukan pembangunan fasilitas sarana prasarana di Kelurahan Bagendung.
“Di kelurahan lain mungkin dana segitu cukup lah, apalagi kelurahan yang letak wilayahnya berada di perkotaan. Sedangkan untuk Bagendung sendiri yang letak wilayahnya berada di perbukitan dan kontur tanahnya yang mempengaruhi maka dana tersebut dirasa masih kurang,” kata Hambasi menjelaskan.
Hambasi mengatakan apabila Pemerintah Kota Cilegon kedepannya menaikkan anggaran Salira DPwKel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis wilayah kelurahan maka Kelurahan Bagendung termasuk salah satu kelurahan yang berterima kasih dan lebih terbantu lagi dalam pembangunan.
“Seperti itu bagusnya mah, sesuaikan dengan lokasi dan kondisi geografis. Jika kondisi geografis termasuk sulit seperti kami di daratan tinggi maka lebih baik dinaikkan anggarannya. Dan untuk wilayah kelurahan di perkotaan sendiri menurut saya tidak perlu ditingkatkan agar menghemat anggaran juga karena memang kita lihat di perkotaan untuk pembangunan fisik sudah tidak terlalu diperlukan karena sudah banyak perumahan yang ada dan memberikan Fasum atau Fasilitas umum yang memadai,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan lebih lanjut, kesulitan Pokmas Bagendung dalam mengelola anggaran dan pembangunan yang ada di Bagendung, karena menurut dia Pokmas sering mendapatkan kesulitan dari akses mobilisasi pembangunannya.
“Karena kita bentuk lokasinya luas dan berada di perbukitan maka banyak kendala yang kita hadapi, seperti halnya untuk mobilisasi mobil tidak bisa masuk. Itu yang jadi kendala kami, kami harus mengangkuti material lagi dengan gerobak dan tentunya lebih menghabiskan tenaga dan dana lebih daripada kelurahan lain yang berada di perkotaan,” imbuhnya. (*/Hery)
