CILEGON – Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (Apji) Kota Cilegon berharap pemerintah dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Pemerintah Pusat.
Ketua Apji Cilegon, Achmad Aulia Akbar atau akrab disapa Uli, menilai program MBG merupakan langkah positif dalam meningkatkan gizi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar pelaku usaha lokal tetap dilibatkan dalam rantai pasok maupun eksekusi program tersebut.
“Mudah-mudahan pelaku UMKM bisa tetap dilibatkan dalam program ini, terlepas dari fasilitasnya yang memang sangat luar biasa,” ujar Uli di Cilegon, Selasa (26/8/2025).
Menurut dia, keterlibatan UMKM tidak hanya sebatas penyediaan jasa boga, tetapi juga dapat melalui suplai bahan baku.
“Kalau tidak langsung dari kateringnya, setidaknya UMKM bisa dilibatkan dalam suplai atau pengiriman bahan baku,” katanya.
Uli menuturkan, selama ini banyak jasa boga lokal yang rutin memasok makanan ke sekolah-sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Oleh karena itu, keberlanjutan usaha mereka perlu diperhatikan agar tidak tergeser oleh sistem baru yang diterapkan dalam program MBG.
“Kalau programnya bagus, pengusaha lokal juga bisa ikut berkontribusi. Itu tentu baik. Hanya saja, kami khawatir UMKM yang sudah eksisting justru tidak terakomodasi,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan solusi agar usaha yang sudah berjalan tidak kehilangan pesanan.
“Khawatirnya, teman-teman yang sudah lama berusaha jadi tidak kebagian order karena semua terserap ke program MBG. Kasihan juga kalau mereka tidak dilibatkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Uli menyampaikan bahwa sebagian UMKM di Cilegon masih menunggu kejelasan teknis pelaksanaan program tersebut, termasuk mekanisme pembekalan bagi pengusaha lokal.
“Secara eksekusi, pembekalan kepala dapur dan sistem pelaksanaannya tentu berbeda. Kami berharap ada peran pemerintah daerah untuk memastikan keterlibatan UMKM lokal,” katanya.(*/Nandi).
