Loading...
Loading...

Rapat Dengar Pendapat, Komisi I DPRD Cilegon Dukung Kesejahteraan Nelayan

Posco Pelantikan Walikota

 

CILEGON – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung hari ini di Ruang Rapat DPRD Cilegon mempertemukan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon dengan perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas-dinas terkait dari Pemkot Cilegon.

Hadir pula anggota Komisi I, II, III, dan IV DPRD Cilegon dalam rapat tersebut, yang menjadi wadah bagi nelayan untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta harapan mereka terkait perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota Cilegon.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Hafid, Ketua Komisi I DPRD Cilegon, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan dukungan penuh terhadap pemenuhan hak-hak nelayan di Kota Industri ini.

Sebagai bagian dari Komisi I, Ahmad Hafid juga memiliki latar belakang dunia usaha kemaritiman. Dia mengungkapkan bahwa mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan nelayan.

“Jadi ya intinya, kami sebagai anggota DPRD Kota Cilegon dari Komisi I, mendukung tentang adanya rapat dengar pendapat ini,” kata Hafid, Kamis (30/1/2025).

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD Cilegon akan terus mengupayakan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan bagi para nelayan, baik melalui kebijakan lokal maupun melalui pembentukan lembaga khusus yang menangani sektor kelautan.

“Dan tadi disampaikan bahwa permintaan dari HNSI Kota Cilegon itu ingin adanya Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Cilegon ini. Tadi disinggung juga bahwa tadi kita ada Perda Inisiatif DPRD Nomor 5 Tahun 2021. Disana disebutkan perlindungan sebagai nelayan, hak-haknya ada disana, kemudian kami sebagai backgroundnya kemaritiman tentu kami sangat mendukung,” tegasnya.

Hafid juga mengungkapkan bahwa, selain masalah kesejahteraan, DPRD Cilegon menyadari betul pentingnya sektor kelautan bagi perekonomian daerah.

“Karena memang dulu itu ada beberapa kontribusi yang masuk di wilayah Kota Cilegon, khususnya yaitu di jasa labuh. Tapi saat ini sudah diambil oleh pusat melalui Kantor Kesyahbandaran atau KSOP Kelas I banten. Maka dari itu tentu kami sebagai anggota DPRD akan mengawal dengan adanya harapan atau permintaan dari teman-teman nelayan yang diwakili oleh HNSI, agar hak-hak dari nelayan bisa di penuhi,” ujar Hafid.

Oleh karena itu, komisi yang dipimpinnya akan terus mendorong agar semua permintaan nelayan dapat difasilitasi.

“Karena memang dampak lingkungan terhadap kegiatan industri, mengancam nelayan, ekosistem di dalam laut juga berkurang sehingga dia (para nelayan) mengalami kesusahan dalam mencari ikan. Kami akan memfasilitasi itu, mengawal itu, agar kesejahteraan nelayan didapatkan kembali. Kami mendukung 99 persen terkait pembentukan dinas ini, karena memang sempat pernah ada,” pungkasnya.

“Tadi disebutkan (untuk pembentukan ini) ada di bagian organisasi, Asda I. Nanti penjadwalan kembali terkait dengan pengembalian dinas kelautan dan perikanan, di hari Senin. Kita diskusi, rapat internal, hasil hari ini. Nanti teman-teman bisa update apa hasilnya di hari Senin itu,” tutup Hafid. (*/Hery)

DPRD Banten Pelantikan Gubernur
HIPMI Korpri Lebak Pelantikan
WhatsApp us
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien
Close