CILEGON – Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VIII bersama Dewan Kebudayaan Kota Cilegon melakukan pendataan sejumlah bangunan tua di Kota Cilegon.
Upaya ini dilakukan untuk mengajukan bangunan-bangunan tersebut sebagai Cagar Budaya di wilayah yang dikenal sebagai Kota Baja, Senin (8/9/2025).
Pendataan dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi, mendokumentasikan, sekaligus mengklasifikasikan peninggalan yang dianggap memiliki nilai penting, baik dari aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, maupun kebudayaan.
Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mewajibkan pemerintah melakukan perlindungan serta pelestarian warisan budaya.
Ketua Dewan Kebudayaan Kota Cilegon, Ayatullah Khumaeni, menyebut kolaborasi ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menjaga kekayaan budaya lokal.
“Pendataan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penetapan Cagar Budaya, sehingga warisan leluhur kita dapat dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan turun langsung ke lapangan untuk meninjau beberapa lokasi yang memiliki potensi sejarah.
Objek yang didata mencakup bangunan lama, situs keagamaan, hingga benda-benda kuno yang masih terpelihara di tengah masyarakat.
Perwakilan BPK Wilayah VIII, Turmudi, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi terkait objek yang diduga memiliki nilai sejarah.
“Tanpa keterlibatan masyarakat, proses pelestarian tidak akan maksimal. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan merawat warisan budaya ini,” katanya.
Melalui kegiatan pendataan ini, Cilegon diharapkan memiliki basis data resmi mengenai kekayaan budaya yang dimiliki.
Data tersebut sekaligus bisa dijadikan pijakan bagi perumusan kebijakan pelestarian di masa mendatang. (*/ARAS)
