Soroti Ketimpangan Anggaran, Dewan Cilegon: Layanan Dasar Terancam, Kegiatan Keagamaan Terabaikan
CILEGON– Komisi II DPRD Kota Cilegon, Qoidattul Sitta, menyoroti ketimpangan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra komisi.
Hal itu diungkapkannya saat pembukaan RKA, dimana kata dia Komisi II memilki mitra mencakup Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK).
“BPJS ini penunggakannya masih ada. Intinya, pelayanan di puskesmas harus tetap berjalan. Itu kan layanan dasar,” katanya, ditulis Rabu (19/11/2025).
Politisi partai PKS itu juga turut menyoroti Dindik yang dinilai mengelola anggaran besar namun masih menyisakan persoalan sarana dan prasarana sekolah.
“Jangan sampai masih ada sekolah yang hampir ambruk atau fasilitasnya kurang memadai. Ini seharusnya segera ditangani, sifatnya urgent untuk direhabilitasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan bersama Kesra pada pagi hari mengungkapkan bahwa program beasiswa juara untuk tahun 2026 berada dalam posisi anggaran yang aman. Namun, sejumlah kegiatan keagamaan justru belum terakomodasi.
“Untuk PHBI, MTQ, dan ibadah haji itu belum dianggarkan, padahal kegiatan tersebut bersifat rutin,” tuturnya.
Menurut dia, pengurangan anggaran pada program keagamaan dapat berdampak pada pembinaan generasi muda.
“MTQ itu bukan hanya ajang tingkat kota, tapi juga provinsi dan nasional. Harusnya jangan dihapus atau diefisiensikan. Kita perlu menanamkan bibit regenerasi untuk syiar dakwah,” ucapnya.
Selain itu, Komisi II juga menilai anggaran Dinas Perpustakaan masih sangat minim, berdampak pada rendahnya upaya peningkatan literasi baca.
“Literasi membaca kita ini masih rendah, ya karena anggarannya juga minim,” ungkapnya.***
