CILEGON– Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kota Cilegon Ahmad Jubaedi menepis dugaan adanya jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Cilegon.
“Institusi kami sejauh ini belum menerima aduan terkait jual beli jabatan, kita punya Monitoring Centre for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) yang membentengi untuk tidak terjadi adanya suap terima imbalan dalam jabatan,” ujar Jubaedi saat ditemui di Aula Setda Cilegon, Senin, (6/6/2022).
Dilansir suarabanten.id, mantan Walikota Cilegon Tb. Iman Aryadi menyebut ada jual beli jabatan di pemerintahan sekarang Kota Cilegon.
Hal itu diutarakan saat sambutan pelantikan Pengurus Kecamatan Partai Golkar pada Sabtu (4/6/2022) kemarin.
Ketua dewan pertimbangan DPD Golkar Cilegon itu menyebut ada transaksional bagi yang mau menjabat di Lingkungan Pemkot Cilegon.
Secara tegas, Jubaedi memastikan tidak ada jual beli jabatan di lingkarkan Pemkot Cilegon karena berjalannya sebuah pemerintahan ada yang mengawasi dari Inspektorat maupun KPK.
“Kalau kita mencermati itu kan beredar diluar kami pastikan di internal tidak ada kita bekerjasama dengan inspektorat ada siber pungli yang bisa melaporkan ditambah lagi MCP KPK jikapun terjadi adanya jual beli jabatan pasti ada yang melaporkan karena itu kriminal” tutur Jubaedi
“Sejauh ini kami tidak menerima laporan itu,” tambahnya.
Disinggung soal pejabat mana yang diduga terindikasi melakukan transaksional pejabat, Jubaedi mengatakan tidak tahu.
“Kalau itu belum tahu itu kan hanya beredar di masyarakat,” tutup Jubaedi. (*/Nas)
