Terkait Proyek Non Tender, DPP LPP Somasi Bagian Umum Setda Cilegon

BI Banten Belanja Nataru

CILEGON – DPP Ormas Laskar Peci Putih (LPP) Kota Cilegon melayangkan surat somasi kepada Bagian Umum Sekda Kota Cilegon, terkait adanya 6 item paket proyek non tender atau Penunjukan Langsung (PL) yang diduga terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya.

Adapun paket proyek yang bersumber dari APBD Kota Cilegon tahun 2019 yang disoroti oleh LPP adalah:

  • Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih, dengan Pagu Rp. 193.360.000;
  • Belanja Modal Pengadaan Pemghias Rumah Tangga lainnya, Gordyn Motif dan Karpet motif bagian Setda Kota Cilegon, Pagu Rp. 150.250.000
  • Belanja bahan baku dan bangunan dengan nilai pagu Rp. 147.015.000;
  • Belanja Modal Bangunan ruang kerja dengan Pagu Rp. 83.546.408;
  • Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat pagu Rp. 146.664.400;
  • Belanja makanan dan minuman Tamu Halal Bi Halal Idul Fitri 1440 H dengan pagu Rp. 160.000.000;

“Semua paket proyek non tender tersebut kami pertanyakan legalitas perusahaan yang ditunjuk oleh Bagian Umum Sekda Kota Cilegon, sudah kami layangkan somasi dua hari yang lalu, tapi belum ada tanggapan,” kata Komandan DPP LPP, Yasir Arafat, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Dua Proyek dikerjakan Satu Pelaksana, DPP LPP Temukan Kejanggalan

Pijat Refleksi

Pihaknya juga mempertanyakan soal Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diduga tidak sesuai dalam pelaksanaan pekerjaan beberapa paket proyek tersebut.

“Selain pihak ke tiga yang kita tanyakan legalitasnya, LPP menduga adanya pekerjaan yang tidak sesuai dalam RAB, karena diduga pekerjaan tersebut terkesan adanya dugaan kerjasama hitam. Dinasty korupsi harus terhenti,” ujarnya.

“Dalam hal ini kami minta transparansi dari Sekda Kota Cilegon, sesuai UU Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau tidak juga dipenuhi, kami akan kawal pelaporan kepada instansi hukum terkait,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubag Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon sekaligus PPTK dalam 6 paket proyek tersebut, Inta saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya terkait somasi dari Ormas LPP mengatakan paket-paket proyek tersebut terbagi di beberapa bagian.

Namun pihaknya enggan menjelaskan rincian soal pihak ke tiga yang melaksanakan pekerjaan paket proyek. Justru meminta pihak LPP untuk menghadap ke kantornya.

“Oh iya. Kebetulan saya sudah pulang dan ini kegiatannya ada di 2 Subag, Subag Rumah Tangga dan Subag Pengadaan tapi ada di staf saya berkasnya. Saya ada cuma 3 paket. Yang 4 paket ada di Subag rumah tangga,” ujarnya. (*/Ilung)

PJ Gubernur Banten
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien