CILEGON – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon yang baru saja memiliki pimpinan baru akan melakukan terobosan dalam rangka menciptakan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pemerintahan Kota Cilegon yang berkonsep melayani masyarakat.
Pasalnya, BKPP Kota Cilegon akan menerapkan aplikasi e-kinerja di tahun 2022 mendatang. Langkah ini dilakukan, sebagai upaya pembaharuan dalam sistem penyelenggaraan lembaga serta meningkatkan jiwa profesional pada setiap kinerja individu ASN di Pemkot Cilegon.
Kepala BKPP Kota Cilegon Achmad Jubaedi mengatakan, pihaknya akan merespon harapan dari Pimpinan Daerah untuk mengevaluasi manajemen talenta di jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan administrasi dan jabatan pengawas yang perlu disiapkan adalah standard kompetensi di masing masing jabatan.
“Dalam waktu dekat dan mungkin di tahun 2022 akan kita lakukan, karena memang terkait dengan manajemen talenta harus di susun untuk jangka waktu lima tahun,” kata Achmad Jubaedi, Senin, (16/11/2021).
Menurut Jubaedi upaya penerapan manajemen talenta dalam waktu dekat ini sangat tepat momentumnya, karena seiring dengan impelementasi RPJMD Kata Cilegon tahun 2021-2026.
“Kita juga mempersiapkan bagaimana pengembangan karir, manajemen talenta kemudian penempatan promosi ASN sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Saat disinggung terkait keterbukaan informasi ASN dimasa kepemimpinannya, mantan Kepala Dinas Sosial tersebut menegaskan keterbukaan informasi ASN adalah keterbukaan informasi publik yang harus diintegrasikan melalui sistem daerah dan pusat.
“Keterbukaan itu kan sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik, jadi terkait juga dengan nanti bagaimana data, bagaimana penegakan disipilin, kemudian dengan asesmen e-Kinerja itu kan harus diintegrasikan ke dalam sistem informasi yang dimiliki oleh badan administrasi kepegawaian maupun MenPanRB, ini yang mungkin akan kita bersama sama dengan Kominfo dan Organisasi,” katanya.
“e-Kinerja harus dilakukan di 2022, jadi ini bisa secara update dievaluasi tiga bulan, nanti evaluasi untuk masing masing pemangku kepentingan, paling tidak itu satu tahun,” pungkasnya. (*/Ihsan)
