CILEGON – Kritikan Ketua Fraksi PKS DPRD Cilegon Abdul Ghoffar bahwa program inovasi yang dilakukan Pemkot Cilegon kebablasan menuai tanggapan dari sejumlah pihak.
Urgensi, torehan prestasi dan pelaksanaannya yang tidak menyedot APBD, menjadi parameter bahwa program inovasi oleh Pemkot Cilegon masih berjalan dalam koridor kepatutan.
Belum lagi manfaatnya yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat serta pelaksanaannya yang beriringan dengan program janji politik Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta.
Dihubungi Kamis (24/8), akademisi Hukum Tata Negara & Hukum Pemda yang juga pemerhati politik Yhannu Setiawan memaparkan program inovasi menjadi keharusan manakala urgensinya mendesak. Misalnya pembangunan palang perlintasan KA.
“Karena itu berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, tentu malah positif,” ujar Yhannu.
Secara terpisah, tokoh masyarakat Cilegon MH Joni menuturkan bahwa banyak program inovasi yang dilakukan Pemkot Cilegon berjalan tanpa menggunakan APBD.
Joni lalu menyebut pengelolaan sampah dan perbaikan Jalan Lingkar Selatan saat arus mudik Lebaran 1444 hijriah lalu.
“Kedua program itu berjalan atas kerjasama dengan pihak industri. Manfaatnya jelas dirasakan masyarakat, bahkan termasuk masyarakat luar Cilegon. Dimana kebablasannya?” Joni balik bertanya.
“Belum lagi program inovasi yang menorehkan penghargaan tingkat nasional untuk Kota Cilegon. Itu juga parameter bahwa program inovasi Kota Cilegon diakui banyak pihak,” imbuhnya.
Terkait pengakuan pihak lain ini, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik menyatakan bahwa dalam pertemuan dengan DPRD dan Pemkot Cilegon hari ini (Kamis 24/8/2023-red), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja mengakui prestasi yang diraih dari program inovasi tersebut. Hal lain yang harus dicermati adalah program unggulan yang menjadi janji politik harus tetap berjalan.
“Kalau itu jadi tersendat atau bahkan macet, baru artinya program inovasi kebablasan. Dan saya sendiri siap mengkritisi,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Perihal pengkritik yang notabene berasal dari partai di pemerintahan, ketiga tokoh ini juga mengutarakan pendapatnya. Menurut Yhannu, evaluasi atau kritikan, bisa dicetuskan siapapun dengan catatan dilakukan secara menyeluruh dan obyektif.
“Obyektivitas ini sangat penting. Kalau dalam konteks kepemimpinan Helldy-Sanuji, misalnya dalam hal durasi kepemimpinan dimana periode mereka hanya 3,5 tahun. Ini pasti berpengaruh terhadap penyusunan dan pelaksanaan program janji politik keduanya,” tegas Yhannu.
Sebaliknya, Joni menilai kritikan yang disampaikan politisi PKS kepada Pemkot Cilegon sebagai sesuatu yang kurang elok dimunculkan ke publik.
“Ini kan sama-sama di pemerintahan. Dibahas dulu lah di lingkungan internal,” imbaunya.
Sementara itu Hasbi menanggapinya dari kacamata politik. Kontroversi seperti ini menurutnya sangat lazim di tatanan politik. Apalagi menjelang hajat politik besar-besaran seperti sekarang.
“Biasa itu mah, mencari perhatian saja,” katanya sambil tergelak. (*/Red)
