SERANG – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu angkat bicara terkait 100 Hari Kerja Pejabat(Pj) Gubernur Al Muktabar.
Perwakilan Aliansi BEM Banten bersatu Haikal Adzikri sebut PJ Gubernur belum memberikan kebijakan berdampak pada masyarakat Banten.
“Pj Gubernur Al Muktabar terhitung dari tanggal 12 mei 2022 belum memberikan kebijakan yang strategis dan berdampak bagi masyarakat Banten. kami BEM Banten Bersatu menilai kinerja Pj Gubernur statgnan dan tanpa ada arah dan tujuan yang jelas,” ujar Haykal kepada wartawan, Minggu, (21/8/2022)
“Sebagai Gubernur mandatoris tanpa proses pemilihan langsung Pj Gubernur Al Muktabar harusnya sadar akan tugasnya menyelesaikan urusan urusan yang belum dituntaskan oleh pemimpin sebelumnya, dan menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah yang sudah disusun dalam rancangan,” tambahnya.
BEM Banten bersatu menilai ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan oleh Pj Gubernur Banten, Pertama soal penganguran Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) TPT (tingkat pengangguran terbuka) Provinsi Banten memiliki nilai 8,5% yang dimana angka ini merupakan Angka Tertinggi di Indonesia.
Selain itu angka putus sekolah propinsi Banten pun dinilai masih tinggi yakni berjumlah 88.015 menurut pusat data dan informasi (Pusdatin) Kemendikbud. Sekolah metaverse yang menjadi inovasi dari Pj Gubernur pun terlihat tidak terukur implementasinya karna untuk membangun sistem sekolah metaverse diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap dan juga perlu menghitung seberapa besar kemampuan pelajar dalam memanfatkan teknologi.
Lebih lanjut, angka stunting dipropinsi Banten Pun masih memprihatinkan, survei status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) mencatat, sebanyak 294.862 angka balita stunting di propinsi Banten dan menepati lima besar propinsi dengan angka stunting tertinggi di indonesia.
Banten sebagai wilayah yang statragis dipulau jawa seharusnya dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakatnya.
“Kami menilai Reformasi Birokrasi ditubuh Pemprov Banten pun belum bisa dikatakan sebagai good goverment, kami pun mendorong dikuatkannya asas keterbukaan indormasi Publik oleh pemprov Banten dan memaksimalkan digitalisasi dalam pemanfaatan birokrasi di pemerintahan,” tegas Haykal.
“Sudah seharusnya Pj Gubernur Fokus bekerja menjalani apa yang menjadi tugasnya, dan tidak disibukan dengan hal yang sifatnya simbolik. mengingat PJ Gubernur Al Muktabar adalah Gubernur yang di mandatkan oleh Kepres 50/p tahun 2022 dan tidak dipilih secara langsung,” ujarnya.
“Maka penilaian kami selama 100 Hari Kerja PJ Gubernur AL Muktabar kami memberikan Rapot merah atas evaluasi dan kinerjanya sebagai pemimpin Provinsi Banten. Kami pun siap untuk turun aksi ke jalan dan merefleksikan 100 Hari Kerja PJ Gubernur Banten Al Muktabar dalam waktu dekat,” tutupnya. (*/Fachrul)
