SERANG – Pengurus Karang Taruna menyampaikan klarifikasi atas adanya statemen Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Banten, Dedi Kurniadi saat aksi buruh terkait penolakan UMK 2022 di kawasan Cikupa, tepatnya di lampu merah Bojong, Kabupaten Tangerang, Jumat, (10/12/2021) kemarin.
Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Banten Bidang Industri, Perdagangan dan Kewirausahaan, Dadan Suryana menegaskan, Karang Taruna Banten di bawah Kepemimpinan Andika Hazrumy berkomitmen untuk terus menjadi mitra yang berinergi dan saling mendukung program atau kebijakan dari Pemerintah Provinsi Banten.
“Adapun bahwa ada pihak yang bicara atas nama Majelis Pertimbangan Karang Taruna Banten dengan mengeluarkan pendapat dan kritik keras terhadap Gubernur Banten, maka kami secara organisasi menyatakan itu sikap personal dari salah seorang anggota Majelis Pertimbangan Karang Taruna Banten dan itu bukan sikap organisasi,” kata Dadan, Sabtu, (11 /12/2021).
Menurutnya, di tubuh organisasi Karang Taruna Banten, terdapat mekanisme dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi sebuah keputusan yang beririsan dengan pihak di luar Karang Taruna yang dipublikasi.
“Tentu harus melalui mekanisme dan kajian-kajian yang mendalam, tidak semudah itu Karang Taruna Banten bersikap,” katanya.
Sebagai bentuk teguran atas sikap salah seorang anggota MPKT Provinsi Banten itu, pihaknya segera mengeluarkan teguran tertulis kepada yang bersangkutan.
“Tentu dilengkapi dengan alasan-alasan dan masukan tentang bagaimana seharusnya jika ingin menyuarakan pendapat melalui lembaga besar sekelas Karang Taruna Banten,” ujar Dadan.
Karang Taruna Banten sendiri mengaku belum mengeluarkan pendapat terkait persoalan buruh, lantaran saat ini masih berkonsentrasi menjalankan program kerja yang baru saja diputuskan pada Rakerda Karang Taruna Banten.
Salah satunya kata Dadan, pengembangan potensi kewirausahaan para kader melalui pelatihan-pelatihan dan sedang berupaya membuka akses seluas-luasnya kepada berbagai pihak dalam rangka mengembangkan kewirausahaan para kader Karang Taruna di Banten.
“Yang juga secara otomatis ini sebagai bentuk sinergisitas kami dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya menekan angka pengangguran di Banten,” jelasnya. (*/Faqih)
