SERANG – Framing indispliner pengunduran diri 20 ASN dianggap seolah mengalihkan perhatian atas pengungkapan dalang intelektual dibalik dugaan kasus korupsi pengadaan masker KN95 di Dinkes Banten tahun anggaran 2020.
Aktivis mahasiswa dari Untirta Movement Community (UMC), Farhan Al-Muflih mengungkapkan, jika melihat isi surat pengunduran diri 20 pejabat Dinkes Banten itu, maka jelas mereka bekerja dibawah tekanan dan intimidasi.
Mereka juga menganggap bahwa mencuatnya kasus pengadaan masker, hingga adanya satu ASN yang ditetapkan tersangka oleh Kejati, itu tidak adanya upaya perlindungan dari pimpinan.
“Berkaitan dengan hal itu, kita harus menempatkan sudut pandang mereka sebagai korban dari hirarki kebijakan, artinya alasan yang diberikan pegawai harus ditangkap secara objektif,” ujar Farhan, Kamis (3/6/2021).
“Mereka mengundurkan diri atas dasar pertimbangan dan konsekuensi yang diambil secara matang dan alasan-alasan tersebut justru sebagai kode yang diberikan oleh internal Dinkes siapa dalang sebenarnya atas kasus korupsi tersebut,” sambungnya.
Peristiwa pengunduran diri 20 pejabat Dinkes Banten kata dia, patut dipertanyakan. Pasalnya, tak banyak orang yang merelakan jabatannya hilang begitu saja. Untuk itu Farhan meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten mengusut secara tuntas dan objektif, tanpa ada intervensi siapapun.
“Mengundurkan dirinya mereka bukan karena lepas dari tanggung jawab, melainkan karena karakter pimpinan yang dirasa otoriter, mengintimidasi dan lepas dari tanggung jawab,” terangnya.
“BKD Provinsi Banten pun harus jeli melihat pengunduran diri ini sebagai kegagalan manajemen kepemimpinan di Dinkes, yang ternyata tidak mampu mencegah adanya korupsi di lingkungan Dinkes,” imbuhnya. (*/Faqih)
