SERANG – Peringati hari jadi Provinsi Banten ke 24, Mahasiswa Aliansi Primordial se-Banten kembali turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai gagal dalam berbagai sektor.
Aksi ini mencerminkan keresahan mendalam terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi Banten. Mahasiswa berharap Pemprov Banten segera merespons tuntutan ini dengan langkah-langkah nyata.
Aliansi menyoroti bahwa meskipun Banten sudah berusia 24 tahun, masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan ekstrem, kualitas pendidikan yang rendah, infrastruktur yang terbengkalai, dan isu kesehatan yang belum optimal masih menjadi permasalahan utama di provinsi ini.
“Ini adalah usia yang tidak lagi muda, namun masalah-masalah mendasar masih belum teratasi. Pemerintah lalai dalam tugasnya untuk memajukan Banten,” ujar Arifin perwakilan Aliansi dalam orasinya, Jumat (04/10/2024).
Mereka menegaskan bahwa hal ini telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28 (ayat 1) yang menekankan hak rakyat atas kesejahteraan.
Aliansi juga mengungkapkan bahwa jika diukur berdasarkan standar ideal seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, Banten masih tertinggal.
Tingkat kemiskinan yang tinggi, disertai dengan pengangguran yang menduduki angka tertinggi se-Indonesia selama periode 2019-2024, menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah.
Padahal, Banten memiliki banyak kawasan industri yang tersebar di berbagai daerah, namun hal itu belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.
Mahasiswa menyoroti bahwa ketidakmampuan pemerintah memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran harus segera menjadi perhatian utama.
Selain masalah ekonomi, sektor pendidikan di Banten juga menjadi sorotan. Aliansi mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada peningkatan signifikan dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang berkualitas.
Rendahnya minat literasi, tingginya angka putus sekolah, serta manajemen sekolah yang carut marut menjadi indikator bahwa pemerintah belum serius membangun infrastruktur pendidikan yang layak, terutama di daerah-daerah pelosok.
Sektor kesehatan juga tidak luput dari kritik. Minimnya kesejahteraan tenaga medis, akses ke rumah sakit yang sulit, serta buruknya infrastruktur kesehatan menandakan bahwa pemerintah kurang memperhatikan sektor ini.
“Sektor kesehatan di Banten sangat buruk. Masyarakat di beberapa daerah harus ditandu untuk melahirkan, dengan risiko kematian ibu hamil yang tinggi,” tambah Arifin.
Dalam aksinya, Aliansi Primordial se-Banten menyampaikan beberapa tuntutan utama:
1. Wujudkan pemerintahan yang Good Governance dan Clean Government.
2. Segera tuntaskan problematika kemiskinan di Provinsi Banten.
3. Berikan akses jalan yang layak di Provinsi Banten.
4. Lengkapi tenaga kesehatan dan fasilitas Puskesmas di Provinsi Banten.
5. Transparansi anggaran penerangan jalan utama di Provinsi Banten.
6. Berikan fasilitas pendidikan yang berkualitas.
7. Usir tenaga kerja asing dan perusahaan yang merugikan masyarakat.
8. Wujudkan demokrasi yang bermartabat.
9. Tegakkan integritas dalam pilkada.
Aliansi menegaskan, jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam 3×24 jam, mereka berjanji akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. (*/Ika)
