Anggota Dewan Ungkap Anggaran BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Miskin Banten Dipangkas Rp19 Miliar

SERANG – Dana untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat Banten dipangkas Rp 19 miliar.

Hal ini sempat diprotes oleh Anggota DPRD Banten Muhsinin.

“Saya juga protes itu, (BPJS Kesehatan) diefisiensikan Rp 19 miliar,” kata dia saat diskusi di Sekretariat Pokja Wartawan Harian Provinsi Banten, Selasa (16/9/2025).

Ia menyesalkan atas keputusan pemangkasan anggaran ini.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, dana yang digunakan untuk sektor kesehatan bagi masyarakat miskin tak boleh dikurangi, bahkan dengan alasan efisiensi.

“BPJS itu pagu murni dipotongnya, saya tau dari orang BPJS-nya, alasannya efisiensi aja. Seharusnya kan yang untuk masyarakat ini jangan dipotong,” tegasnya.

Kata Muhsinin, berbeda dengan era Wahidin Halim saat menjadi Gubernur Banten, masyarakat lebih diperhatikan dari sisi sektor kesehatan.

“Dulu waktu jaman Wahidin, cukup menunjukkan KTP-kan bisa,” kata dia.

Untuk estimasi kuota jumlah penerima BPJS Kesehatan kategori PBI, Muhsinin memperkirakan sekitar 50 persen kuota yang hilang dari pemangkasan Rp 19 miliar.

“Anggarannya (untuk) 1 juta jiwa, sekarang hanya 500, berarti 50 persen,” kata dia.

Ia menjelaskan, seharusnya yang kena efisiensi berasal dari kegiatan dinas-dinas atau sektor lain yang tak produktif.

Menurutnya, hal ini perlu disortir jika tak mungkin dipangkas.

“Sehingga terganggu pengobatan orang-orang miskin, saya juga protes itu. Efisiensi tidak tepat sasaran, harusnya disortir seluruh dinas yang tidak berkepentingan untuk kemasyarakatan itu saja yang harus diefisiensikan dan kegunaan nya disortir lagi,” tegasnya.

Terlebih, bagi masyarakat Banten Selatan yang masih digantungkan soal kesehatan menggunakan program asuransi pemerintah tersebut.

“Kasian masyarakat (Banten) selatan, Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak yang APBD-nya kecil itu sama Kabupaten Serang,” ujarnya. (*/Ajo)