SERANG-Sekretaris Komisi III DPRD Banten Mansur menyebutkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan belum optimal menyerap pendapatan.
“Iyah, menurut saya kurang,” kata dia saat ditemui di Pendopo Bupati Serang, Jumat (31/10/2025).
Dari program ini, kata dia, sebanyak 2,3 juta kendaraan yang menunggak pajak, hanya sekitar 800-an yang mengikuti pembebasan denda pajak.
Ia mengungkapkan, dari 2,3 juta kendaraan yang menunggak pajak, sekitar Rp 6 triliun potensi yang seharusnya bisa masuk kantong Pemprov Banten.
“Hanya yang masuk sekitar 800 ribu kendaraan roda dua dan empat. Jadi ini respon masyarakat masih kurang,” ujarnya.
Saat ditanya apakah sosialisasi yang kurang jadi penyebab, ia menjawab bahwa faktor ini bukanlah menjadi alasan tak masifnya para penunggak pajak membayar kewajibannya.
“Kalau sosialisasi sudah maksimal lah menurut saya, melalui para anggota dewan, melalui pa gubernur, sudah masiflah, bahkan sudah diperpanjang sampai sekarang,” jelasnya.
Mansur mengungkapkan, pemutihan pajak kendaraan kurang mendapat respon antusias dari masyarakat, walaupun di hari pertama dan terakhir terdapat antrian kendaraan yang mengular.
“Iyah, menurut saya kurang mendapat respon, tak mendapatkan target,” ujarnya.
Atas belum optimalnya program tersebut, Mansur berencana bakal memanggil pihak Bapenda Banten untuk mengevaluasinya.
“Iya, kita selalu evaluasi,” ujarnya.
Terpisah, Plt Kepala Bapenda Banten, Rita Prameswari memprediksi sebanyak 850.564 kendaraan yang mengikuti program ini.
“Jadi total seluruh potensi yang mengikuti program ini di angka 850.564 ribu,” ujarnya.
Rita mengungkapkan, dari jumlah tersebut pendapatan yang diterima sekitar Rp 296 miliar lebih.
Adapun dari tahun 2020 hingga tahun 2024, para penunggak pajak tercatat sebanyak 2,3 juta kendaraan.
“Kalau data tunggakan saya kan 2020 sampai 2024, sebanyak 2,3 juta menunggak itu, ternyata potensi tahun 2019 ke bawah yang bayar,” katanya.***
