Bacalon Gubernur Banten Dimyati Natakusumah Janji Akan Gratiskan Biaya Kuliah Hingga S3 untuk Masyarakat
SERANG – Anggota DPR RI Dapil Banten 1 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga bakal calon Gubernur Banten Akhmad Dimyati Natakusumah hadir dan menjadi pemateri pada acara Simposium Pendidikan Nasional di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (UIN SMH) Banten, Selasa 28 Mei 2024.
Kehadiran Dimyati di Kampus UIN Banten itu menimbulkan polemik dan kontroversi di kalangan mahasiswa, karena dianggap memiliki muatan politik praktis.
Benar saja, di hadapan mahasiswa UIN SMH Banten saat itu, Dimyati mulai menyampaikan jurus janji manisnya seorang politisi.
Dimyati menjanjikan, biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi atau biaya kuliah akan digratiskan jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Banten periode 2024-2029.
“Kuliah gratis itu harus diwajibkan, nanti kalau saya jadi gubernur nanti akan keluar yang namanya Peraturan Gubernur tentang program kuliah gratis. Itu merupakan kewajiban bagi anak-anak untuk kuliah, untuk menjadi sarjana,” kata Dimyati.
“Nah kita akan mendorong itu, supaya anak-anak kita cerdas, kalau SDM nya bagus maka dia tidak mudah dibodohin, mereka akan berpikir secara cerdas atas semua masalah di Banten ini,” imbuhnya.
Mantan Bupati Pandeglang itu juga mengaku tidak setuju dengan rencana Kemendikbud yang akan menaikan biaya UKT kuliah.
“Saya mau menjadi gubernur untuk menggratiskan kuliah, ini kok mau naikin begitu terlalu, itu saya kecewa dan untung saja sudah dicabut. Kalau tidak saya protes,” ungkap suami dari Bupati Pandeglang saat ini.
Sebelumnya saat acara penjaringan di DPW PKB Provinsi Banten di Kota Serang, Senin (20/5/2024) lalu, Dimyati juga menyampaikan hal serupa. Bahkan dia mengaku mampu memberikan program kuliah gratis hingga jenjang doktoral atau S3.
“Misinya bagaimana bisa pendidikan gratis, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai S1, S2, dan S3,” tegas Dimyati.
Untuk tingkat TK, SD, SMP, itu katanya memang bagian dari tanggung jawab kabupaten dan kota. Jika ada kekurangan anggaran, maka provinsi bisa membantu.
“SMA tanggung jawab provinsi. Maka S1, S2, dan S3 itu yang harus digelorakan,” katanya.
Untuk program kuliah gratis, masih kata Dimyati, bisa diwujudkan melalui kerjasama antara Pemprov Banten dengan pihak Universitas yang ada di Banten.
“Asalkan punya KTP Banten, asalkan kuliah di Banten di-cover oleh pemerintah,” tegasnya.
Diketahui, saat kehadiran Dimyati di UIN Banten, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Organisasi Eksternal melakukan aksi spontan membentangkan spanduk protes dengan menghadang mobil yang ditumpangi Dimyati.
Berikut rilis pernyataan forum mahasiswa tersebut:
Skema politik praktis yang dilakukan oleh DEMA U dengan mengundang bakal calon gubernur Banten dan walikota sungguh mengecewakan kami sebagai mahasiswa, kami dengan tegas menolak politisasi kampus dalam bentuk apapun.
Kampus harus terhindar dari kepentingan politik praktis dan menjadi wadah bagi pengembangan intelektual yang sehat dan kritis.
Seharusnya DEMA U bisa menjadi wadah mahasiswa dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi mahasiswa yaitu sebagai agent of Change dan Social Control terhadap pemerintah yang dalam hal ini DEMA U seharusnya bisa menjauhkan diri dari hal menjijikan yaitu politik praktis dan menjadi oposisi terhadap hal tersebut.
Simposium pendidikan yang seharusnya menjadi wadah mahasiswa untuk upgrade ilmu pengetahuan serta mempertajam nalar kritis ini justru menjadi simposium kampanye.
Hal ini menimbulkan polemik di kalangan mahasiswa yang mempertanyakan netralitas kampus di bawah kebijakan rektorat serta jajaran internal kampus.
TOLAK POLITIK PRAKTIS DI RANAH KAMPUS. (*/Rijal)
