SERANG – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, mendesak Gubernur Banten untuk segera melakukan reformasi birokrasi di tubuh Pemerintahan Provinisi Banten, tak terkecuali di tingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang menjadi kewenangan provinsi.
Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar mengaku bahwa dengan banyaknya pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemprov Banten sangat menghambat keberlangsungan kinerja para pegawai. Demikian ia sesalkan lantaran banyak Plt di mitra Komisi V, seperti Plt kepala sekolah yang di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
“Masih banyak sekali Plt yang ada di mitra Komisi V hingga kini menghambat, tentu Plt itu tidak punya kewenangan yang sama dengan definitif, artinya ada batasan-batasan yang Plt miliki,” ujar Nizar kepada wartawan, Sabtu (27/6/2020).
“Jadi Komisi V meminta kepada gubenrur minta kepada Sekda untuk segera mendefinitifkan Plt-plt yang ada di seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khususnya (mitra) di Komisi V,” lanjutnya.
Berdasarkan catatan Komisi V saat melakukan rapat koordinasi dengan Dindik, bahwa ada sebanyak 74 Plt kepala sekolah di bawah kewenangan provinsi.
“Apalagi kalau kita melihat bahwa Desember kemarin kita mencatat ada 43 Plt kepala sekolah, hari ini hasil Rakor kemarin dengan Dindik itu sudah 74,” katanya.
Sementara kata dia, dua bulan ke depan akan terjadi penambahan Plt, lantaran banyak kepala sekolah yang telah pensiun.
“Kalau ini tidak dibenahi maka akan semakin amburadul, akan semakin menumpuk, dan tata kelola di sekolah pasti juga tidak akan maksimal,” ucapnya.
Kekosongan jabatan tersebut juga menjadi sorotan Komisi V. Pasalnya, satu kepala sekolah ada yang merangkap jabatan hingga tiga sekolah. Hal itulah yang membuat mengkhawatirkan kualitas sekolah di Banten.
Politisi Gerindra ini menyebut, kualitas pendidikan di Banten masih dinilai belum maksimal. Karena, untuk membangun Banten perlu juga dibangun sumber daya manusianya, melalui peningkatan kualitas pendidikan.
Diketahui, tiga tahun kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, masih menyisakan persoalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, seperti halnya kekosongan jabatan di sejumlah posisi strategis diantaranya Jabatan Tinggi Pratama (JTP) yang masih banyak diisi Plt. Sampai saat ini, ada sekitar tujuh OPD jabatan Kadis atau setara eselon II yang masih Plt.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, OPD yang dipimpin Plt diantaranya, Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan (DPK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Biro Perekonomian, Biro Kesra, Satpol PP, Biro Adpem, dan Asda III.
“Jadi komisi V mendesak Plt untuk segera di definitifkan,” tutup Nizar. (*/JL)
