SERANG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapatkan respon dari berbagai masyarakat, salah satunya dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu.
Penanggung jawab Aliansi BEM Banten bersatu Attabieq Fahmi mengatakan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar harus bersikap dan mengambil langkah strategis dalam menangani kenaikan BBM.
“Naiknya harga BBM sangat berdampak bagi masyarakat banten, karena akibat naiknya harga BBM berpotensi adanya peningkatan angka inflasi. Upah Minimum Propinsi (UMP) Banten Rp2.501.203 yang tidak naik pun akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat” ucapnya kepada media, Senin, (12/9/2022).
“Ini akan membuat posisi masyarakat Banten makin kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari harinya, terlebih lagi Banten masih memliki persoalan yang kompleks seperti angka stunting yang masih tinggi berjumlah 88.015 jiwa, menurut data Pusdatin (Kemendikbud) dan angka penganguran tertinggi yakni 8,5 persen,” tambahnya.
Attabieq menilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Pj Gubernur kepada masyarakat merupakan inisiasi kebijakan Pemerintah Pusat sebagai pengalihan subsidi dan kompensasi untuk 20,65 juta KPM di seluruh wilayah Indonesia.
“Pemprov Banten harus fokus dalam perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja baru dan memastikan Masyarakat banten aman dari krisis dan stabil dengan APBD propinsi Banten sebesar Rp12.7 Trilliun seharusnya Pj Gubernur dapat menyesuaikan postur anggaran tersebut untuk menangani beberapa persoalan di propinsi Banten,” ujarnya.
“Harapan saya Pj Gubernur harus menciptakan solusi yang konkrit dan efektif dan menciptakan kebijakan alternatif bukan hanya membagikan BLT kepada masyarakat yang sifatnya simbolik,” tutupnya. (*/Fachrul)
