SERANG – Belasan ribu kendaraan yang berasal dari luar Banten kini berpindah domisili atau mutasi ke wilayah Provinsi Banten.
Hal ini diprediksi bakal meningkatkan wajib pajak di tahun 2026.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Rita Prameswari, mencatat sebanyak 11.379 kendaraan telah melakukan mutasi.
Rita mengungkapkan, belasan ribu kendaraan akan menjadi potensi sumber pendapatan baru bagi Pemprov Banten, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Rita merinci terdapat sembilan jenis kendaraan yang mutasi ke Banten. Dari jumlah kendaraan yang mutasi, sepeda motor roda dua mendominasi sebanyak 4.693 unit tercatat hingga Selasa (16/9/2025).
Adapun untuk minibus sebanyak 4.603 unit, Jeep 810 unit, sedan 670 unit, pick up 285 unit, light truck 211 unit, truk 60 unit, microbus 28 unit, dan bus 19 unit.
Berdasarkan data dari 12 UPT Samsat yang ada di Banten, jumlah kendaraan luar yang mutasi paling banyak terdapat di Samsat Ciputat, dengan total 2.561 unit kendaraan.
Sementara yang paling sedikit, tercatat di Samsat Malingping, ada 47 unit.
Kebijakan ini, kata Rita, bakal berlangsung hingga 31 Oktober 2025 mendatang.
Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar segera melakukan mutasi ke Banten.
“Kami mendorong warga untuk segera memutasi kendaraannya sebelum masa program berakhir,” ujarnya.
Demikian dengan Gubernur Banten, Andra Soni. Ia juga mengimbau agar warga yang memiliki kendaraan bermotor di luar Provinsi Banten untuk segera memutasikan kendaraannya.
Sebab, biaya mutasi kendaraan bermotor ini juga akan dibebaskan 100 persen alias gratis.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Banten yang memiliki kendaraan bermotor di luar Provinsi Banten agar segera memanfaatkan program pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Tak hanya mutasi, program penghapusan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga diberlakukan. Program ini juga berlaku sampai dengan 31 Oktober 2025. (*/Adv)