SERANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Andra Soni menilai bahwa BPBD Banten gagap dalam menghadapi bencana. Penilaian Ketua DPRD Banten itu berdasar atas penanganan bencana dari BPBD Banten yang belum maksimal dan tidak terkoordinir dengan baik.
Menurutnya sebagai contoh, BPBD Banten tidak memiliki data ketersediaan pangan dan bahan bantuan untuk kedaruratan.
“Saya anggap gagap bencana. Pertama gagap, satu OPD yang membidangi kebencanaan (BPBD) ya tidak ada kepalanya, kan itu tanda kita gagap. Bahwa bencana itu tidak pernah terduga kapan datangnya,” katanya kepada awak media, saat ditemui di gedung BPBD Banten, di sela-sela rapat penanganan kebencanaan Provinsi Banten, Rabu (8/01/2020).
“Itu salah satu indikasi, bahwa dalam menghadapi bencana kita gak punya orang kepala definitif,” imbuh Andra.
Lebih lanjut ia menegaskan, BPBD Banten harus siap dan cepat masuk ke daerah terisolir dalam setiap kebencanaan. Sehingga tidak ada korban bencana yang kelaparan dan sakit karena lambannya penanganan. Lantaran, bencana alam tidak bisa diprediksi kapan terjadinya.
Data korban bencana dan kerusakan pun harus diperoleh dengan cepat oleh BPBD sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam setiap kebencanaan. Sehingga penanganan korban bisa lebih cepat.
“Dan ini harus kita perbaiki, kemudian kita harus koordinasikan, kita harus siap menangani bencana, dan ini sudah terbukti dua tahun berturut-turut. Waktu itu akhir tahun, dan sekarang di awal tahun,” tutupnya. (*/Qih)