SERANG – Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mendorong Pemprov Banten memindahkan kembali Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Jabar Banten (BJB). Hal itu dinilai karena BJB belum siap menerima RKUD Pemprov Banten. Terlebih kata Ade, BJB belum menyediakan sistem rekapitulasi dan penerimaan pajak yang terintegrasi untuk memudahkan masyarakat.
“Saya menilai BJB belum siap menjadi penerima RKUD Banten. Faktanya penerimaan daerah Banten yang masuk ke RKUD Banten masih direkap secara manual, belum terintegrasi dengan sistem,” ujarnya kepada Fakta Banten, Rabu (19/8/2020).
Politisi Gerindra ini khawatir kondisi tersebut membuka ruang adanya kesalahan rekapitulasi penerimaan daerah Provinsi Banten. Akibatnya, penerimaan daerah yang direkap tidak sesuai kondisi sebenarnya.
“Uang yang dicatat itu bukan uang yang kecil, kalau secara manual khawatir nanti malah terjadi kesalahan,” ucapnya.
Selain itu, BJB juga dinilai tidak memiliki sistem untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat, berupa pembayaran pajak yang bisa dilakukan melalui ATM atau ritel di Banten. Saat ini pembayaran pajak hanya bisa dilakukan di Samsat yang di dalamnya terdapat BJB.
“Padahal saat RKUD Pemprov Banten masih di Bank Banten pembayaran pajak bisa dilakukan di Indomart. Masyarakat dipermudah dalam pembayaran pajak,” terangnya.
Kondisi itu dianggap mempersulit masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga akhirnya dianggap akan berpengaruh terhadap laju peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten.
“Jadi rekomendasinya pada 2021 Pemprov Banten harus memindahkan RKUD ke bank lain. Bisa saja ke Bank Banten kembali jika masalah yang ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selesai. Jika tidak memungkinkan bisa ke bank lain yang siap. Siap artinya dia punya sistem yang mumpuni dalam menerima pendapatan Pemprov Banten,” pungkas Ade. (*/JL)
