SERANG – Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Provinsi Banten menyatakan siap menjadi garda terdepan dalam mengawasi berbagai permasalahan pendidikan di Banten.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) PII Banten periode 2025, Ihya Ulumudin, dengan menyoal kembali adanya dugaan pungutan biaya oleh Komite Sekolah MTsN 1 Kota Serang sebesar Rp2,5 juta per wali murid.
Menurut Ihya, kasus itu menjadi pemicu utama citra buruk dunia pendidikan di Banten.
Ia menyatakan bahwa PII Banten akan berperan aktif sebagai mitra kritis dalam mengawal kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di daerah tersebut.
“Kami siap menjadi pengawas dan mitra kritis dalam pendidikan di Banten,” kata Ihya kepada Fakta Banten, Rabu (19/3/25).
PII Banten akan berperan, Menjadi telinga masyarakat untuk mendengar setiap keluhan terkait pendidikan, bersama guru dan sekolah, mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, dan bertindak sebagai mata pengawas terhadap berbagai polemik pendidikan di Provinsi Banten.
Ihya menjelaskan bahwa berbagai persoalan pendidikan di Banten, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, masih banyak yang belum terselesaikan.
“Berdasarkan temuan kami di lapangan, permasalahan pendidikan ini bersumber dari berbagai unsur, mulai dari sekolah, guru, hingga pemerintah itu sendiri. Namun, rata-rata polemik yang terjadi bermula dari permasalahan anggaran,” jelasnya.
Menurutnya, pendidikan membutuhkan alokasi anggaran besar dari pemerintah agar persoalan yang sering muncul dapat diatasi dengan baik.
“Banyak masyarakat mengeluhkan besarnya biaya pendidikan yang mereka keluarkan, sementara mereka tidak tahu kemana arah penggunaan dana tersebut, termasuk soal legalitasnya. Ini menjadi masalah yang terus berulang,” tegas Ihya.
Selain itu, Ihya juga menyoroti kebingungan orang tua murid dalam menyampaikan keluhan mereka terkait masalah pendidikan. Bahkan, menurutnya, pihak sekolah pun terkadang mengalami kesulitan dalam mencari solusi terbaik.
“Karena itu, PII Banten berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mengawal setiap permasalahan pendidikan di Provinsi Banten,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ihya menegaskan bahwa PII Banten siap bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk wali murid, sekolah, dan pemerintah, untuk memperbaiki sistem pendidikan di Banten.
“Kami siap mengawal, memelihara, dan menyempurnakan sistem pendidikan, baik di Banten maupun di Indonesia secara umum,” katanya.
Karna itu, ia berharap agar pemerintahan baru di Banten menjadikan persoalan pendidikan sebagai prioritas utama.
“Pendidikan adalah pekerjaan rumah (PR) utama pemerintah yang harus segera diselesaikan. Kami berharap masalah pendidikan dapat ditangani sesuai dengan amanat UUD 1945,” pungkasnya. (*/Nandi).
