SERANG – Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten mengaku tak pernah ada koordinasi dan rekomendasi dari pihaknya terkait aktivitas reklamasi atau pengurukan laut di kawasan pesisir Pulorida, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.
“Belum ada (Koordinasi), iyah (belum ada),” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP Banten, Bay Adam Hasyim, Rabu (29/10/2025).
Belakang diketahui, reklamasi ini dilakukan untuk kepentingan industri galangan kapal.
Reklamasi dilakukan oleh PT Wahana Karya Maritim (WKM) yang mengklaim telah mengantongi perizinan.
Namun aktivitas reklamasi di Pulomerak itu, disebut semakin menghilangkan hak masyarakat akan pantai dan perairan laut di sekitar tempat tinggal mereka.
Adam menjelaskan bahwa soal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dokumen ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lah yang menerbitkannya.
“Sekarang DKP (Banten) tak mengeluarkan izin apa-apa, pasca Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri KKP Nomor 28 Tahun 2021,” jelasnya.
Adam memaparkan bahwa seharusnya dinas terkait seperti DKP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi lainnya tingkat Provinsi diikutsertakan dalam kajian dan memberikan rekomendasi sebelum reklamasi berjalan.
“DKP Banten hanya koordinasi, mengetahui. Jadi biasanya kegiatan (reklamasi) sebelum dimulai,” papar Adam.
Terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten Wawan, juga belum merespon pertanyaan wartawan terkait hal ini.
Sebelumnya dikabarkan, para nelayan setempat mengeluhkan aktivitas reklamasi ini, karena mengganggu lokasi mata pencaharian mereka sebagai penduduk di pesisir pantai.
Kegiatan reklamasi dilakukan tepatnya di lahan milik PT Wahana Karya Maritim (WKM) dan dikerjakan oleh PT Merak Bangun Samudera (MBS).
Dari penuturan para nelayan, kegiatan reklamasi itu menyebabkan air laut menjadi keruh dan menurunkan hasil tangkapan ikan secara signifikan. (*/Ajo)