SERANG – Dalam mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo menggelar dialog dengan sejumlah Masyarakat dan Aparatur Desa di Kantor Pemerintahan Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pada Jumat, (9/12/2022) kemarin.
Dialog terkait Urgensi Inklusifitas dalam Pelayan Publik ini dihadiri Kepala Desa dan BPD Desan Kendayakan. Turut hadir juga para aparatur desa lainnya.
Koordinator PKM Universitas Sutomo, Agisthia Lestari mengatakan, dialog ini menjadi penting untuk dibicarakan ditingkat Pemerintahan Desa. Sehingga proses redistribusi pelayanan publik kata dia, bisa yang dilakukan secara diseminatif.
“Sehingga semua warga negara dapat merasakan public good (pelayanan publik yang baik) secara maksimal. Mengenai urgensi,” ujar Agisthia Lestari.
“Selama ini kita bisa melihat, model pelayanan publik yang dijalankan dari tingkat desa hingga pemerintahan pusat sendiri seolah hanya menaati prosedur minimalis dan mengikuti formalitas aturan saja,” imbuhnya.
Ditambah lagi kata dia, dimensi mengenai basis kewarganegraanan belum sepenuhnya berbasis pelayanan. Namun masih berupa pemenuhan hak dan kewajiban.
“Padahal aspek kewarganegaraan teruslah berkembang, termasuk kebutuhan setiap warga negara untuk mendapatkan aksesibilitas fisik dan akomodasi yang layak tanpa menbeda-bedakan warna kulit, suku bangsa, agama, status ekonomi, kondisi fisik/mental dan lain-lain,” terangnya.
Sementara itu, menurut Aziz Reza Randisa, salah satu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan yang ikut menghadiri dialog tersebut mengatakan, pemilihan Desa Kendayakan sebagai lokasi PKM lantaran letaknya yang berada di wilayah industri Kabupaten Serang.
“Tepatnya Kecamatan Kragilan yang tingkat heterogenitas masyarakatnya sangat tinggi, mengingat merupakan daerah dengan banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia,” ucapnya.
Sebagai informasi, Prodi Ilmu Pemerintahan, sebagai salah satu prodi andalan di Universitas Sutomo, mempunyai visi menjadi Program Studi yang memiliki keunggulan kualitas akademik di bidang ilmu pemerintahan dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun global di tahun 2026.
Di antara misinya adalah melaksanakan pendidikan bidang ilmu pemerintahan yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara moral maupun akademis yang bermanfaat bagi masyarakat. (*/Faqih)
