SERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2025 yang mencapai 5,37 persen.
Angka tersebut menunjukkan tren positif karena tidak hanya melampaui capaian tahun 2024 sebesar 4,79 persen, tetapi juga berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sekitar 5,11 persen.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Teguh Aris Munandar, menilai capaian ini mencerminkan keberhasilan kinerja Gubernur Banten Andra Soni dalam menjaga sektor-sektor utama penggerak ekonomi.
“Pertumbuhan 5,37 persen ini mengonfirmasi bahwa Banten mampu mempertahankan mesin pertumbuhan utamanya, khususnya industri pengolahan yang berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap PDRB. Kebijakan hilirisasi industri kimia dan logam di wilayah Cilegon dan Serang mulai menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi,” ujar Teguh, Kamis (5/2/2026) malam.
Selain sektor manufaktur, Teguh menjelaskan bahwa sektor konstruksi juga menjadi motor pertumbuhan signifikan, bahkan tumbuh dua digit pada beberapa triwulan.
Hal ini, kata dia, didorong oleh percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta perbaikan konektivitas lokal, seperti pembangunan Tol Serang–Panimbang, program jalan desa sejahtera, dan jalan usaha tani.
“Dari perspektif kebijakan, ini menunjukkan keberhasilan integrasi pembangunan fisik dengan peningkatan mobilitas dan efisiensi logistik,” katanya.
Lebih lanjut, peningkatan realisasi belanja pemerintah, terutama pada bantuan sosial dan pelayanan publik, dinilai efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kondisi tersebut tercermin dari kuatnya kontribusi konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi bantalan utama perekonomian daerah.
Meski demikian, Teguh mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Banten.
“Pertumbuhan ekonomi Banten masih terkonsentrasi di wilayah utara seperti Tangerang Raya, Serang, dan Cilegon. Pemerintah perlu memperkuat insentif investasi di Banten Selatan, khususnya Pandeglang dan Lebak, melalui sektor pariwisata dan pertanian agar pertumbuhan lebih inklusif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan pengangguran yang kerap menyertai tingginya pertumbuhan ekonomi Banten akibat ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja.
Menurutnya, kebijakan ke depan perlu difokuskan pada revitalisasi SMK dan penguatan sinergi dengan dunia industri untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Di sisi lain, sektor pertanian yang sempat mencatat lonjakan pertumbuhan harus dilindungi melalui kebijakan lahan pertanian berkelanjutan agar Banten tidak semakin bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Angka pertumbuhan 5,37 persen ini merupakan modal politik dan ekonomi yang kuat. Namun, keberhasilan sejati kebijakan publik bukan hanya diukur dari seberapa tinggi pertumbuhan, melainkan seberapa merata dampaknya bagi seluruh lapisan masyarakat Banten,” tegas Teguh.
Terakhir, Ia menambahkan bahwa optimalisasi belanja modal di awal tahun serta penyederhanaan perizinan melalui sistem digital terintegrasi di Tangerang Raya dan Cilegon telah membuat investasi lebih efisien dan mendorong kinerja ekonomi daerah.
“Saya melihat Gubernur Banten berhasil mengawal kombinasi dua kebijakan utama, optimalisasi belanja modal (infrastruktur) di awal tahun anggaran terbukti mampu menstimulasi sektor konstruksi dan jasa. Jadi saat ini Banten berhasil keluar dari pola belanja menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.
“Selain itu, penyederhanaan perizinan melalui sistem digital terintegrasi telah menurunkan incremental capital-output ratio (ICOR), yang berarti investasi masuk menjadi lebih efisien dalam menghasilkan output ekonomi,” tutup Teguh. (*/Ajo)
