LEBAK – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Lebak menyikapi polemik pembangunan pagar laut dan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Tangerang yang kini semakin memanas.
Isu ini menyeret nama mantan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, yang diduga terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek tersebut.
Bahkan, anggota DPRD Banten menuding Al Muktabar memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan pengelola proyek, PT Mutiara Intan Permai.
Dugaan penyalahgunaan wewenang semakin kuat setelah terungkapnya dokumen kerja sama yang hanya ditandatangani oleh Al Muktabar, tanpa melibatkan pihak-pihak terkait yang seharusnya bertanggung jawab.
Ketua DPC GMNI Lebak, Ruswana, menilai permasalahan ini sangat serius dan harus segera diusut secara transparan.
“Polemik terkait pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang adalah persoalan serius yang harus segera diusut tuntas. Ada indikasi kuat bahwa proyek ini mengabaikan kepentingan lingkungan dan masyarakat,” ujar Ruswana, kepada Fakta Banten, Senin (17/2/2025).
Ia juga menyoroti proses perubahan status hutan lindung yang terkesan ‘by design’, di mana kebijakan ini disusun secara rapi dan terstruktur untuk mendukung kepentingan proyek strategis nasional (PSN).
“Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana perubahan status hutan lindung ini berlangsung dengan sangat sistematis. Ini patut dipertanyakan—apakah benar demi kemaslahatan masyarakat atau justru hanya menguntungkan pihak tertentu?” tambahnya.
Ruswana menegaskan bahwa DPC GMNI Lebak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi proyek ini, demi memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Karna itu, jangan biarkan kepentingan segelintir orang merusak kelestarian alam dan mengorbankan masa depan kita semua. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum yang adil,” tutup Ruswana. (*/Nandi)
