SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menggelar rapat pleno dewan ketahanan pangan yang bertajuk ‘mewujudkan kemandirian pangan di masa pandemi Covi-19’.
Kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Jumat, (18/12/2020).
Anggota Komisi II DPRD Banten, Ade Awaludin menilai, status lembaga dewan ketahanan pangan di Provinsi Banten dianggap penting sejak dikeluarkannya Perpres 112 Tahun 2020, di mana berdampak terhadap dibubarkannya berberapa lembaga salah satunya Dewan Ketahanan Pangan.
Politisi Gerindra ini memandang bahwa lembaga-lembaga semacam Dewan Ketahanan Pangan atau Satgas Ketahanan Pangan tetap penting di Provinsi Banten, mengingat urusan pangan adalah urusan hajat hidup orang banyak.
“Dan dengan strturkrur kelembagaan yang multistakeholder seperti saat ini, sebenarnya cukup efektif dalam mewujudkan 4 pilar ketahanan pangan daerah, namun karena kurangnya koordinasi dalam hal politik anggaran, peran dan fungsi dewan ketahanan pangan seperti tidak berdaya, karena itu saya berharap lembaga semacam ini tetap di pertahankan dan masuk dalam skema pembahasan di perubahan Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan ( LP2B ), sehingga lembaga ini memiliki sandaran dalam bekerja kedepan, apakah bernama satgas, atau pokja sesuai kebutuhan daerah,” jelas Ade kepada Fakta Banten
Ada meminta, agar terwujud perluasan lahan-lahan pangan pertanian di Banten. Kemudian, ia juga mengharapkan adanya literasi soal indek konsumsi pangan yang baik dan ideal.
“Pengembangan sistem informasi CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) yang harus terintegrasi ke level paling bawah yaitu pemerintah desa, pengembangan TTIC (Toko Tani Indonesia Center ) yang bukan hanya 1 saja kalau perlu diperluas kemitraannya,” lanjutnya. (*/Faqih)
