SERANG – Jelang Pemilu, maraknya perangkat negara yang tidak netral dan terindikasi melakukan kampanye terhadap peserta politik di Pemilu 2024.
Bahkan sebelumnya, seorang kepala desa Kosambironyok yang ada di Kecamatan Anyer Kabupaten Serang terindikasi melakukan kampanye terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Untirta Suwaib Amiruddin angkat bicara, menurutnya Aparatur negara / perangkat negara harus berhati-hati dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Aparatur negara ini harus berhati-hati dalam hal menyampaikan gagasan-gagasannya di hadapan publik, karena bagaimanapun aparatur sipil negara ini punya aturan untuk tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis,” ucapnya kepada Fakta Banten, Senin, (5/2/2024).
“Saya kira aturan-aturan itu harus dipatuhi oleh mereka dan harus dia tau bahwa Aparatur Negara, itu memiliki rambu-rambu, batasan-batasan yang harus dipatuhinya, batasan ruang gerak,” ucapnya.
Menurutnya, Aparatur Negara yang terbukti melanggar harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau misalnya memang dia sudah tau dia melakukan pelanggaran itu berarti bahwa dia harus diberikan sanksi sesuai aturan yang ada, bisa dilakukan teguran, dan apabila agak berat sanksinya bisa dilakukan pemecatan,” ucapnya.
Terakhir, Suwaib menghimbau kepada aparatur negara untuk tidak terlibat dalam politik praktis yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
“ASN harus saling menghimbau terutama pimpinan kepada bawahannya agar tidak terlibat langsung dalam politik praktis, kedua ASN ketika ada hawa-hawa kampanye atau kelompok-kelompok yang melakukan kampanye harusnya dia membatasi diri untuk tidak bergabung,” tandasnya. (*/Fachrul)
