SERANG -Wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) berpotensi memukul perbankan daerah, termasuk Bank Banten.
Selama ini, Bank Banten menjadi salah satu penyalur utama gaji ASN di Provinsi Banten.
Jika alurnya dialihkan ke koperasi, dana pihak ketiga (DPK) yang mengendap di bank daerah dikhawatirkan tergerus signifikan.
Ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Hady Sutjipto menilai, risiko terhadap stabilitas keuangan daerah ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Jika gaji ASN tidak lagi lewat Bank Banten, maka DPK bisa berkurang drastis. Ini akan memengaruhi likuiditas dan kemampuan bank daerah dalam menyalurkan kredit.
Menurutnya, gaji ASN merupakan sumber dana murah dan stabil bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Dana tersebut biasanya berputar untuk pembiayaan pembangunan daerah dan kredit produktif.
Apabila sumber dananya pindah, otomatis kemampuan bank daerah untuk mendukung pembiayaan di Banten juga ikut melemah.
Selain itu, Hady mengingatkan risiko lain dari pengalihan jalur gaji ke koperasi yang relatif baru.
“Dari sisi koperasi, kesiapan SDM, sistem digital, dan tata kelola masih perlu diuji. Jangan sampai terjadi keterlambatan bayar atau kesalahan transaksi yang merugikan ASN,” jelasnya, Minggu (18/10/2026).
Ia menegaskan, penguatan koperasi memang penting untuk pertumbuhan ekonomi desa, namun jangan sampai mengorbankan keamanan gaji ASN dan stabilitas sistem keuangan daerah.
“Solusinya, koperasi cukup menjadi mitra atau agen layanan, bukan menggantikan fungsi perbankan sepenuhnya,” tegasnya.
Sementara itu, Pemprov Banten sendiri mengaku belum mendapat arahan resmi. Kepala BPKAD Provinsi Banten Mahdani menyebut belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan maupun Kemendagri.
“Belum ada juknisnya, belum dirapatkan juga. Kami masih menunggu,” ujar Mahdani.
Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, Pemprov dan Bank Banten harus menyiapkan strategi mitigasi agar likuiditas tetap terjaga dan pelayanan kepada ASN tidak terganggu.***