SERANG – Pelantikan Pengurus Jaringan Kiai Santri Nusantara (JKSN) Banten berlangsung semarak di Pondok Pesantren Moderat At-Thohiriyah, Pelamunan, Kabupaten Serang, Rabu malam (23/9/2025).
Dalam arahannya, KH. Asep mengajak para pengasuh pesantren, khususnya di Banten, untuk terus meningkatkan mutu pendidikan.
Ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama bagi kemajuan pesantren sekaligus bekal santri menghadapi perkembangan global.
Pimpinan Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur, itu juga berbagi pengalaman tentang pengelolaan pendidikan.
Ia mendorong agar santri memiliki kesempatan luas melanjutkan studi ke luar negeri, baik ke Timur Tengah, Eropa, Amerika, maupun Asia Timur.
Lebih lanjut, KH. Asep menekankan pentingnya kedisiplinan spiritual dan menjaga kehalalan makanan. Ia mengaku hanya mengonsumsi daging dari hewan sembelihannya sendiri untuk memastikan kehalalan.
“Halal adalah salah satu syarat utama agar doa lebih cepat dikabulkan,” tuturnya.
Dikenal sebagai sosok dermawan, KH. Asep juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh aktivitas JKSN, termasuk dalam hal pembiayaan, tanpa harus dibebani proposal.
“Proposal itu kesannya meminta-minta. Jika untuk kepentingan organisasi, insyaallah saya siap membantu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua JKSN Banten, Muhammad Robbi, menegaskan pihaknya tidak ingin pelantikan hanya menjadi acara simbolis, melainkan momentum untuk bekerja nyata.
Ia menyebut, dalam waktu dekat JKSN Banten akan menyusun program kerja dengan fokus pada dua prioritas: peningkatan mutu pesantren dan penguatan kemitraan strategis bersama pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Kita ingin memastikan pesantren tetap menjadi benteng moral generasi muda sekaligus pusat pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, program kemitraan dengan pemda maupun stakeholder lain akan kita dorong agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Robbi juga menyinggung tantangan serius berupa menurunnya jumlah pendaftar santri berdasarkan survei terbaru.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan inovasi pendidikan dan perbaikan tata kelola pesantren.
“Kalau masyarakat sampai krisis kepercayaan pada pesantren, itu bahaya besar. Maka kita harus introspeksi, meningkatkan kurikulum, tata kelola, serta kapasitas kiai dan pengurus,” tegasnya.***
