SERANG – Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mempertanyakan anggaran Diklatpim, Assesmen dan Open Bidding di lingkungan Pemprov Banten.
Dalam kesempatan itu ALIPP langsung melayangkan surat ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten prihal permohonan data dan informasi anggaran Diklatpim, Assesmen dan Open Bidding tahun anggaran 2019-2020
Surat bernomor 48/B/Alipp/07/2020, itu menyebut, pelaksanaan Diklatpim, Assesmen terhadap ribuan ASN dan Open Bidding yang diselenggarakan oleh Pemprov Banten pada tahun 2019/2020, tujuannya adalah menempatkan ASN yang memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas untuk menempati posisi di jabatan struktural yang kosong, merupakan hal yang sangat penting.
“Namun di sisi lain, hingga saat ini banyak posisi strategis yang kosong (termasuk banyak Kepala SMA/SMK) justru ditempati oleh para Pelaksana Tugas (Plt), yang tidak memiliki keleluasan untuk bekerja secara maksimal. Mereka yang mengikuti Asesmen hingga kini tidak ditempatkan sebagaimana mestinya,” demikian bunyi kutipan dalam surat tersebut.
Saat dikonfirmasi, Uday mengungkapkan kegelisahannya atas maraknya kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov Banten. Padahal, menurutnya Gubernur Banten, Wahidin Halim diawal telah menyampaikan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi.
“Tetapi saat ini begitu banyak jabatan yang kosong atau di Plt kan,” ucap Uday di halaman Kantor BKD Banten, Kota Serang, Kamis, (9/7/2020).
“Oleh karena itu saya mengambil langkah untuk mempertanyakan kepada BKD,” lanjutnya.
Banyaknya jabatan yang diisi oleh Plt kata Uday, membuat kinerja OPD atau instansi terkait tak begitu maksimal. Mengingat, Plt memiliki kewenangan terbatas. Terlebih jika ada posisi pegawai yang merangkap jabatan.
Uday mempertanyakan betul apa yang menjadi kendala dasar dari proses itu. Belum lagi ungkap Uday, Pemprov telah mengeluarkan anggaran untuk melakukan Diklatpim, Assesmen dan Open Bidding, namun hingga akhirnya hanya jalan di tempat progresnya.
“Berapa kali Open bidding dilakukan, ujungnya kandas, ujungnya mutasi,” ucapnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi I dan V DPRD Banten menyoroti banyaknya kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov Banten. Sebagaimana diketahui, tedapat sejumlah jabatan di OPD Pemprov Banten yang mengalami kekosongan. Baik eselon II, III maupun IV, termasuk ada 74 Plt kepala sekolah di bawah koordimasi provinsi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jabatan strategis atau Kepala OPD yang kini diisi oleh Plt diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Banten, Kepala Bina Biro Ekonomi Setda Banten, Kepala Biro Bina Infrastruktur Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Kesra Setda Banten, Kepala Biro Adpem Daerah Setda Banten, Kepala Satpol PP Banten, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan (DPK) Banten, dan Asda I Setda Provinsi Banten.
Disamping jabatan Kepala OPD, terdapat juga beberapa kekosongan untuk jabatan sekretaris OPD, kepala bidang, kepala seksi, sampai kepala sub bagian yang tersebar di sejumlah OPD Pemprov Banten. (*/JL)
