Ketua PWI Pusat Sebut Pemerintah Masih Anggap Media Sebagai Pengganggu
SERANG – Dominasi platform digital yang seolah tidak terbendung, dianggap menjadi salah satu penyebab merosotnya pendapatan media dalam lima tahun terakhir ini. Bagaimana tidak, saat ini memasang iklan di media sosial sangat jauh lebih murah, dibanding di media massa.
Hal tersebut terungkap dalam diskusi antara peserta Banten Journalist Training Camp (BJTC) dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun, di Taman Wisata MBS, Kota Serang.
Menurut Hendry, solusi terkait permasalahan tersebut adalah, terwujudnya “publisher right“, yaitu adalah aturan atau regulasi yang mewajibkan platform digital untuk memberi nilai ekonomi pada konten berita dari media lokal dan nasional.
Dengan adanya regulasi ini, kata dia, media massa akan memperoleh semacam royalti atas konten yang dipublikasi dan dibagikan secara luas di platform digital seperti medsos, search engine, dan news aggregator.
“Ini perlu peran aktif dan niat baik dari pemerintah untuk mewujudkan regulasi tersebut,” ucapnya.
Namun dirinya mengaku pesimis, aturan itu dapat segera diwujudkan oleh pemerintah, mengingat pola pikir pemerintah yang masih menganggap bahwa media adalah “pengganggu” pemerintah.
Begitupun dengan DPR, Hendry mengatakan, sebagian anggota DPR masih beranggapan pers adalah lawan politik mereka dan tidak bertanggungjawab.
“Mereka (Pemerintah-red) selalu melihat berita dari sisi negatifnya saja, mereka tidak mau memahami tujuan dari kritik yang disampaikan oleh media. Padahal kita juga sudah sangat bertanggungjawab dan sesuai etika saat melakukan penulisan berita, tetapi mereka memilik versi tanggungjawabnya sendiri,” ucap Hendry.
Meski begitu, dia tidak menafikan, banyaknya bantuan pemerintah kepada media maupun organisasi wartawan. Namun, lanjutnya, tujuan bantuan tersebut lebih bertujuan pada niat pembungkaman atas kritikan.
“Untuk itu, saya berharap kepada media ataupun organisasi untuk tetap kritis meskipun telah mendapat bantuan, sebab dana yang diberikan kepada kita itu adalah uang kita sendiri, yang kita berikan melalu pajak atau retribusi,” paparnya.
Lebih lanjut Hendry, berharap pemerintah mau memikirkan solusi terbaik terkait fenomena merosotnya pendapatan media ini.
Kata dia, pemberitaan subsidi bukan solusi terbaik, karena hanya bersifat sementara.
“Lebih baik segera wujudkan aturan publisher right, sehingga pendapatan media menjadi lebih jelas dan berkesinambungan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kehadiran Ketua Umum PWI Pusat di Banten, untuk membuka kegiatan BJTC I , yang diselenggarakan PWI Banten di Taman Wisata Mahoni Sentosa (MBS) Kota Serang, selama dua hari dimulai Selasa 24 hingga 25 Oktober 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan mahasiswa, dari berbagai Universitas di Kota Serang, Provinsi Banten. (*/Red)