SERANG – Komisi Informasi Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monev tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu, (20/1/2021).
Ketua KI Banten, Hilman mengatakan, capaian Banten Informatif pada tahun 2020 harus dijadikan sebagai modal awal untuk dapat dipertahankan dan selanjutnya ditingkatkan.
Namun kata dia, PPID Utama Provinsi Banten tidak dapat bekerja sendiri perlu ada supporting dari seluruh PPID Pembantu di Provinsi Banten.
“KI Banten akan selalu menjadi pelopor dan pendorong keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten, termasuk mengawal provinsi Banten untuk konsisten menjadi Banten Informatif, serta KI Banten ingin memastikan lebih dari 50% OPD mencapai kualifikasi Informatif pada tahun 2021,” terangnya dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, Wakil DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo dalam sambutanya mengatakan, DPRD Provinsi Banten akan terus berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memastikan kepatuhan seluruh OPD Provinsi Banten untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah undang undang tentang keterbukaan informasi publik.
“Saya juga mengingatkan kepada ketua dan komisioner ki Provinsi Banten untuk tetap profesional sebagai garda terdepan dalam tata kelola keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten,” jelasnya.
lebih lanjut dikatakannya, DPRD Banten pada tahun 2011 telah menginisiasi lahirnya peraturan daerah provinsi Banten nomor 8 tahun 2012 tentang tata kelola keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan Perda prakarsa DPRD.
Sehingga, Budi meminta kepada Gubernur Banten dan Sekretaris Daerah supaya Perda tersebut dilaksanakan sehingga dapat lebih meningkatkan pemerintah provinsi banten dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh OPD Provinsi Banten selaku PPID Pembantu serta seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten. (*/Faqih)
