SERANG – Puluhan mahasiswa dari Komunitas Soedirman (KMS 30) melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Provinsi Banten, Kamis (8/6/2023).
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa diwarnai dengan pembakaran ban mobil bekas dan membentangkan spanduk bertuliskan “PJ Gubernur harus mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan”.
Mahasiswa menuntut kepada Pj Gubernur Al Muktabar untuk mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Provinsi Banten.
“Hari demi hari berlalu Pj Gubernur seolah olah hanya diam di tempat, pasalnya sejak dilantik sampai saat ini carut marut problematika yang di Banten tidak teratasi, bahkan tumpang tindih,” ungkap Jodi Fauzi Koordinator Umum KMS 30.
“Berbicara prihal kemiskinan ada sebanyak 4,1 juta penduduk di Provinsi Banten masuk kategori miskin ekstrem di mana tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.
Menurutnya angka pengangguran di Provinsi Banten memang menurun, tapi masih menjadi yang tertinggi dari Provinsi di Seluruh Indonesia.
“Sementara untuk daerah dengan angka kemiskinan ekstrem terbanyak di Provinsi Banten, secara presentase berada di Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.
“Dari total jumlah penduduk Pandeglang pada 2020 yang mencapai 1.272.687 orang, hampir 50 persennya masuk dalam kategori miskin ekstrem individu atau sekitar 597.504 orang. Dari 100 penduduk Pandeglang, 46,94 persen atau 47 orang mengalami kemiskinan ekstrem,” ucapnya.
Dalam tuntutannya KMS Sudirman juga menyoroti persoalan korupsi di Provinsi Banten.
“Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mencatat kerugian negara yang ditimbulkan para koruptor selama tahun 2022 sebanyak Rp 230 miliar. Kerugian tertinggi terjadi pada kasus kredit fiktif di Bank Banten senilai Rp 186 miliar Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Banten, kerugian negara itu berasal dari 7 perkara Tipikor,” pungkasnya.
Berikut tuntutan aksi yang dibawa oleh KMS 30:
1. Reformasi Birokrasi Banten dibawah kepemimpinan al Muktabar telah gagal dan keruh.
2. Menagih komitmen Pj Gubernur untuk memberantas korupsi di Banten
3. Tuntaskan persoalan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten.
4. Berikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Banten baik dari infrastruktur maupun suprastruktur.
5. Berikan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di provinsi Banten dengan baik. (*/Fachrul)
