SERANG – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Taufik Arahman angkat bicara terkait dengan angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten yang tidak selaras.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mempertanyakan kebenaran data angka pengangguran yang masih tinggi dan menduduki peringkat pertama se-Indonesia, sebab angka pengangguran tersebut tidak sebanding dengan angka kemiskinan di Banten yang di Bawah Nasional.
Menurut Taufik Arahman, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas terkait harus menyajikan data by name by address jika tidak terima dengan hasil survai yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kalau tidak terima dengan data survai BPS sampaikan dong dengan data lengkap yang dipunyai Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi,” katanya, pada Sabtu, (19/10/2024).
Kata ia, data itu dapat diperoleh oleh dinas terkait melalui data Tenaga Kerja yang ada di perusahaan yang berdomisili di Banten dan juga melakukan sensus sendiri.
Advert
“Kalau kartu kuning itu orang yang mencari kerja, apakah setiap orang yang tidak kerja atau mencari kerja itu di Banten daftar kartu kuning? Menurut saya enggak semuanya,” ujarnya.
“Dinas tenaga kerja saya rasa punya data masyarakat yang bekerja di perusahaan di Banten coba saja di sesuaikan dengan jumlah penduduk. juga cek ke bawah baik bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, dari situ bakal terbuka data berapa pengangguran di Banten sebetulnya,” sambungnya.
Tetapi dirinya juga menyarankan, Pemerintah Provinsi Banten fokus dalam menangani pengangguran dibandingkan mempersoalkan data survai. Karenanya kata Taufik, saat ini di Kabupaten Tangerang saja yang daerah industri masyarakatnya banyak yang sulit mendapatkan pekerjaan.
“Saran saya Pemprov Banten fokus saja dalam menuntaskan pengangguran, jangan sampai masyarakat yang rumahnya di wilayah industri sulit mendapatkan pekerjaan,” sarannya.
Dirinya berharap Pemprov Banten mempunyai inovasi dalam menuntaskan persoalan pengangguran, jangan sampai pengangguran terus menjadi hantu untuk Banten.
“Harapan saya ada inovasi misalkan perusahaan di Banten bekerjasama dengan Pemprov untuk memprioritaskan penduduk Banten dalam bekerja,” harapnya.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran di Indonesia per Februari 2024 menempati posisi teratas dengan angka pengangguran tertinggi dengan angka 7,02 persen atau 424,69 ribu orang disusul Kepulauan Riau sebesar 6,94 persen dan Jawa Barat 6,91 persen. (*/Faqih)
